Ketua DPR Digenggaman PDIP, Gerindra Incar Posisi Ketua MPR?

"untuk kursi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Biasanya pemilihan itu dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket."
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid (Dok.dpr)

KLIKPOSITIF -- Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Sodik Mudjahid, mengharapkan kursi ketua MPR bisa diisi oleh perwakilan dari Partai Gerindra. Alasan Sodik ialah untuk mewujudkan rekonsiliasi dalam mempersatukan bangsa pasca Pilpres 219.

Sodik mengatakan kursi presiden sudah pasti akan diisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), kemudian kursi ketua DPR diisi oleh PDI Perjuangan (PDI-P) sesuai dengan aturan Undang-Undang MD3 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.

"Ketua DPR sudah diatur oleh UU MD3 sebagai hak pemenang pertama Pileg 2019-2024 yakni PDIP," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).

Sedangkan untuk kursi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Biasanya pemilihan itu dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket.

Sodik kemudian menerangkan alasan mengapa Gerindra layak mengisi kursi ketua MPR.

Meskipun menurutnya sebuah rekonsiliasi itu dapat dilakukan apabila ada yang melanggar empat pilar bangsa, namun Sodik melihat inti lain dari rekonsiliasi yakni memperkuat kembali persatuan Indonesia yang menjadi modal paling penting untuk memajukan bangsa dari segala bidang.

Ia menyebut karena tujuan itulah akhirnya Prabowo mau menemui Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7/2019) lalu. Prabowo bahkan rela dikecam oleh para pendukungnya karena dianggap tidak mengindahkan keinginan para pendukung yang menolak rekonsiliasi.

Keinginan kuat dari Prabowo untuk mewujudkan kemajuan bangsa melalui rekonsiliasi itulah yang dirasa Sodik bisa diwujudkan dengan menduduki kursi ketua MPR.

"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah ketua MPR Gerindra, ketua DPR PDIP, Presiden Ir Joko Widodo," ujarnya.

Komposisi ketua MPR dan DPR diatas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami ... Baca halaman selanjutnya