KPK Mengaku Terima Laporan Masyarakat Terkait Korupsi Kepala Daerah di Sumbar

"Kalau surat pembaca dan laporan masyarakat masuk ke KPK ada"
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengakui adanya laporan korupsi kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut berupa surat pembaca dari masyarakat.

Hal disampaikan Saut usai memberika arahan dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov Sumbar dengan Kanwil BPN Sumbar dan Kanwil DJP Sumbar-Jambi, di Padang, Kamis, 18 Juli 2019.

"Kalau surat pembaca dan laporan masyarakat masuk ke KPK ada," bebernya.

Selain Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, apakah akan ada kepala daerah lain yang akan menyusul, Suat menerangkan KPK akan berbicara setelah ada penindakan.

"Gak boleh gitu pada dasarnya semua orang itu baik dan ndak boleh dicurigai, KPK kalau sudah ada kasusnya baru boleh ngomong," ujarnya.

Dia menjelaskan, ada lima tugas KPK yakni penindakan, koordinasi, supervisi , monitoring, dan pencegahan.

"Kami tidak selalu penindakan, itu sudah yang terakhir dan berdarah - darah dan tidak banyak juga. Kita sepakat negara ini ingin berubah maka mari sama-sama kita berani secara bersama-sama," ajaknya.

Menurutnya sudah terlalu banyak kebocoran uang negara disana sini yang seharusnya menjadi milik negara tapi dinikmati segelintir orang. "Ini yang akan kita kejar," tukas dia. (*)