Pemkab Pessel dan DPRD Tandatangan KUA PPAS APBD 2020

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni bersama Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto Putra usai penekenan KUA PPAS APBD 2020
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni bersama Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto Putra usai penekenan KUA PPAS APBD 2020 (Ist)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat meneken nota persetujuan tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas serta plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2020.

Penekenan nota KUA PPAS APBD 2020, dilangsungkan setelah melalui tahapan pembahasan kedua pihak selesai dilakukan. Nota tersebut langsung ditandatangani oleh Bupati Hendrajoni dan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna di Painan, Jumat 19 Juli 2019.

"Kita apresiasi dan terimakasih kepada DPRD, yang telah melakukan proses serta pembahasan rancangan KUA dan PPAS Anggaran 2020. Sesuai dengan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan RAPBD tahun 2020," sebut Hendrajoni usai Rapat Paripurna DPRD setempat.

Baca Juga

Ia menjelaskan, sesuai dengan nota yang disepakati dan ditandatangani, hal tersebut kedepannya telah menjadi acuan dan pedoman. Tentunya, sesuai dengan kebutuhan daerah dan menjadi rancangan APBD yang berkualitas.

"Setelah penandatanganan ini, semua OPD segera menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan memprioritaskan, kegiatan strategis guna mencapai sasaran dan target berdasarkan RPJMD. Tentu
dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto Putra mengatakan, secara umum penyusunan dokumen KUA-PPAS APBD Kabupaten Pesisir Selatan 2020 yang merupakan lampiran yang tidak bisa dipisahkan dari nota penjelasan yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya.

Kendati demikian, ada hal-hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana dalam pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dedi Rahmanto Putra, menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi masukan, diantaranya pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah. Sebab, program dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

"Oleh karena itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan pngeluaran yang diharapkan. Tentu sesuai dengan tolak ukur dan target kinerjanya yang akan dicapai," tutupnya.

(Kiki Julnasri)

Penulis: Rezka Delpiera | Editor: -