Pilgub Sumbar 2020, Dilema Calon Perseorangan dan "Angin Surga" Parpol

Pengamat politik Unand Najmuddin M Rasul
Pengamat politik Unand Najmuddin M Rasul (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) akan digelar September 2020 mendatang. Namun, bakal calon (balon) dari partai politik (Parpol) maupun tidak sudah kerap menebar “pesona’.

Pengamat politik Universitas Andalas Najmuddin M Rasul menerangkan, ada beberapa kelemahan bakal calon (balon) kepala daerah non partai atau Indenpen alias maju perorangan ini.

Peluang mereka untuk menang sangat tipis bahkan sepanjang sejarah pemilihan gubernur di Sumbar belum ada gubernur dari indenpen. Najmuddin menerangkan, mereka akan mengalami kesulitan dalam legitimasi pengumpulan KTP dukungan.

Baca Juga

"Biasanya biaya politik bakal calon maupun calon perorangan cukup tinggi sebab butuh kerja keras dalam legitimasi KTP, elektabilitas dan tim pemenangan," ujarnya kepada KLIKPOSITIF, Sabtu, 20 Juli 2019.

Walaupun begitu, lanjut Najmuddin, peluang mereka tetap ada namun sangat tipis. Bahkan berpotensi terjadi transaksional politik jika mereka memutuskan untuk punya kendaraan politik (parpol).

"Parpol cenderung memberikan angin surga kepada siapa saja yang punya elektabilitas, namun belum tentu deal kerena akan ada sejumlah tuntutan partai yang harus dipenuhi," jelasnya.

Terpantau saat ini beberapa nama non partai mulai muncul kepermukaan walaupun belum terang-terangan menyatakan akan ikut berkontestasi seperti Kapolda Sumbar Fakhrizal, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Reydonnyzar Moenek, dan Rektor Universitas Negeri Padang Ganefri.

Direktur Eksekutif SBLF Research and Consultan Edo Andrefson mengkategorikan mereka kepada golongan pengusaha. Menurut Edo golongan ini akan mengukur diri melalui dorongan elektabilitas.

"Biasanya mereka akan melihat hasil survei sebelum memutuskan maju apakah bersama partai atau perorangan," ujarnya.

Untuk diketahui, maju di pemilihan Gubernur Sumatera Barat, KTP yang harus dikumpulkan untuk syarat dukungan mencapai 450 ribu KTP.

Syarat pendaftaran calon independen, sesuai dengan peraturan KPU, adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Harus menunjukkan jumlah fotokopi KTP sebagai syarat dukungan, dan dibuktikan dengan tanda tangan basah dukungan dari pemilik KTP. (*)

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Joni Abdul Kasir