DPRD Pasaman Konsultasi Tata Cara Pembayaran Tunjangan Purnabhakti Anggota ke Palembang

"Supaya bisa diterapkan dan tidak melanggar aturan, anggota DPRD Kabupaten Pasaman melakukan hearing/koordinasi dan konsultasi tentang pembayaran tunjangan purnabhakti bagi pimpinan dan angota DPRD kabupaten atau kota ke DPRD Palembang"
Anggota DPRD Pasaman bersama Kabag Keuangan DPRD saat berdialog (Ist)

PASAMAN, KLIKPOSITIF - DPRD Pasaman melakukan konsultasi tata cara pembayaran tunjangan Purnabhakti Anggota DPRD ke DPRD Kota Palembang. Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Pasaman periode 2014 - 2019 akan segera berakhir, pada 12 Agustus 2019 mendatang.

Dari 35 orang anggota DPRD Pasaman priode 2014 - 2019 ada 13 orang yang kembali terpilih untuk menjadi anggota DPRD. Sementara 22 orang lagi tidak terpilih, dikabarkan akan menerima uang kehormatan.

Supaya bisa diterapkan dan tidak melanggar aturan, anggota DPRD Kabupaten Pasaman melakukan hearing/koordinasi dan konsultasi tentang pembayaran tunjangan purnabhakti bagi pimpinan dan angota DPRD kabupaten atau kota ke DPRD Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Rabu, 17 Juli 2019.

Yunelda Asra Angota DPRD Pasaman yang melakukan kunjungan tersebut mengatakan, kegitan ini dilakukan untuk dasar hukum dan dibahas pada waktu perubahan anggaran besok.

Kalau kita bercermin dari DPRD Kota Palembang setiap bulanya anggota DPRD yang sudah pensiun diberikan jasa pengabdian sebesar Rp. 1.900.000 setiap bulanya.

Namun di Kota Palembang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp 4 Triliun pertahun dan memiliki angota DPRD sebanyak 50 orang. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan daerah Pasaman yang hanya memiliki APBD Rp1 Triliun per tahun.

"Nanti kita lihat hasil dari rapat anggaran perubahan, apakah bisa disamakan dengan DPRD Palembang, atau ada kalkulasi hitung-hitungan yang harus diperbandingkan. Yang penting tidak menyalahi aturan" sebutnya.

Delsi Syafii Kabag Keuangan DPRD yang juga ikut mendampingi mengatakan, anggaran ini sudah ada sejak dulu dan masuk APBD.
Nominalnya disebut tak terlalu besar. Tapi, dia lupa berapa nilainya.

"Nanti kita akan mengunakan acuan hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", ... Baca halaman selanjutnya