Beri Data WNI ke Swasta, Ombudsman: Apa Sanksinya Kalau Disalahgunakan?

"Belum ada UU-nya. Pemerintah perlu terbuka jelaskan tata cara pengawasan dan pengendalian peredaran data pribadi"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Anggota Ombudsman RI Alvin Lie meminta agar pemerintah lebih terbuka terkait kerjasama pemberian akses data pribadi WNI kepada perusahaan swasta. Sehingga, data pribadi milik WNI tetap bisa aman.

Mengutip dari cuitan Alvin Lie melalui akun Twitter miliknya @alvinlie21, Alvin Lie mempertanyakan perlindungan data pribadi WNI dengan adanya kerjasama tersebut.

"Bukankah ini penyalahgunaan data pribadi WNRI yg dikelola Pemerintah? Dimana perlindungan data pribadi WNRI?" kata Alvin Lie, Senin (22/7/2019).

Saat Suara.com jaringan Klikpositif.com melakukan konfirmasi lebih lanjut, Alvin Lie menyebut belum ada payung hukum peraturan perundangan yang menaungi kerjasama ini.

Alvin Lie mendesak agar pemerintah bisa lebih terbuka dengan adanya kerjasama yang baru saja disepakati antara Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Belum ada UU-nya. Pemerintah perlu terbuka jelaskan tata cara pengawasan dan pengendalian peredaran data pribadi," ungkap Alvin Lie.

Selain itu, pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka sanksi apa yang akan diberikan kepada pihak swasta bila data yang diberikan disalahgunakan. Hal ini untuk menjamin perlindungan terhadap data pribadi WNI.

"Juga apa sanksi terhadap pihak yang salahgunakan data pribadi tersebut," pungkasnya.

Untuk diketahui, kerjasama Dukcapil dan grup Astra itu sudah dimulai sejak 2017 silam dan diperpanjang pada 16 Juli 2019. Adapun perusahaan yang tergabung dalam gruo Astra ialah PT Federal International Finance (FIF) yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor dan PT Astra Multi Finance (AMF). (*)