15 Rumah Rusak, WALHI Desak Gubernur Sumbar Cabut IUP CV. Tahiti Coal

"Hasil investigasi WALHI sedikit 15 rumah rusak di Dusun Bukit Sibanta, Desa Sikalang. Selain rumah terdapat ladang milik warga yang amblas serta adanya penurunan muka air tanah"
Seorang warga Desa Sikalang menunjukkan posisi tambang dan rumah mereka di Kantor WALHI, Senin 22 Juli 2019 (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat (WALHI Sumbar) menemukan banyak dampak dari aktivitas pertambangan batubara milik CV. Tahiti Coal yang beroperasi sejak tahun 2010 di Desa Sikalang Kota Sawahlunto.

Hasil investigasi WALHI,  sedikit 15 rumah rusak di Dusun Bukit Sibanta, Desa Sikalang. Selain rumah terdapat ladang milik warga yang amblas serta adanya penurunan muka air tanah.

"Hasil hitungan kami masyarakat menderita kerugian lebih kurang Rp124 juta dan potensi kerusakan kedepan juga akan bertambah mengingat lokasi pemukiman Dusun Bukit Sibanta sangat dekat dengan lubang tambang bahkan mengarah kepemukiman penduduk," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Uslaini saat konfrensi pers di kantornya, Senin, 22 Juli 2019.

Menurutnya, potensi kerusakan dan kerugian bisa meningkat sebab hasil analisis WALHI menunjukan bahwa terdapat 7 rumah penduduk yang hanya berjarak 300 meter dari mulut tambang Tahiti Coal, 43 rumah berjarak 500 Meter dan 114 rumah penduduk yang berjarak 750 Meter.

"Rumah yang sudah terdata ini ada yang retak sedang sampai retak parah semenjak adanya aktifitas tambang ini mulai dari dinding retak hingga lantai," jelasnya.

Menurutnya telah banyak upaya yang dilakukan masyarakat mulai dari menyampaikan keresahan telah kepada pihak perusahaan bahkan menyurati pemerintah Kota Sawahlunto dan Pemerintah Sumatera Barat. Namun sampai saat ini perusahaan tetap melakukan aktivitas tambang, bahkan tahun 2018 Pemprov Sumbar memberikan perpanjangan izin sampai dengan tahun 2028 dengan nomor surat 544 -1-2018 dengan luasan yang sama.

"Belum ada langkah serius dari pemerintah terhadap permasalahan ini," ungkap Caus (sapaan akrab Uslaini).

Dilanjutkannya, berdasarkan hasil analisis peta yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Barat dengan peta izin CV. Tahiti Coal berada diluar izin yang dimiliki hal tersebut sudah dilaporkan pada KLHK dan ... Baca halaman selanjutnya