15 Rumah Rusak, WALHI Desak Gubernur Sumbar Cabut IUP CV. Tahiti Coal

Seorang warga Desa Sikalang menunjukkan posisi tambang dan rumah mereka di Kantor WALHI, Senin 22 Juli 2019
Seorang warga Desa Sikalang menunjukkan posisi tambang dan rumah mereka di Kantor WALHI, Senin 22 Juli 2019 (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat (WALHI Sumbar) menemukan banyak dampak dari aktivitas pertambangan batubara milik CV. Tahiti Coal yang beroperasi sejak tahun 2010 di Desa Sikalang Kota Sawahlunto.

Hasil investigasi WALHI,  sedikit 15 rumah rusak di Dusun Bukit Sibanta, Desa Sikalang. Selain rumah terdapat ladang milik warga yang amblas serta adanya penurunan muka air tanah.

"Hasil hitungan kami masyarakat menderita kerugian lebih kurang Rp124 juta dan potensi kerusakan kedepan juga akan bertambah mengingat lokasi pemukiman Dusun Bukit Sibanta sangat dekat dengan lubang tambang bahkan mengarah kepemukiman penduduk," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Uslaini saat konfrensi pers di kantornya, Senin, 22 Juli 2019.

Baca Juga

Menurutnya, potensi kerusakan dan kerugian bisa meningkat sebab hasil analisis WALHI menunjukan bahwa terdapat 7 rumah penduduk yang hanya berjarak 300 meter dari mulut tambang Tahiti Coal, 43 rumah berjarak 500 Meter dan 114 rumah penduduk yang berjarak 750 Meter.

"Rumah yang sudah terdata ini ada yang retak sedang sampai retak parah semenjak adanya aktifitas tambang ini mulai dari dinding retak hingga lantai," jelasnya.

Menurutnya telah banyak upaya yang dilakukan masyarakat mulai dari menyampaikan keresahan telah kepada pihak perusahaan bahkan menyurati pemerintah Kota Sawahlunto dan Pemerintah Sumatera Barat. Namun sampai saat ini perusahaan tetap melakukan aktivitas tambang, bahkan tahun 2018 Pemprov Sumbar memberikan perpanjangan izin sampai dengan tahun 2028 dengan nomor surat 544 -1-2018 dengan luasan yang sama.

"Belum ada langkah serius dari pemerintah terhadap permasalahan ini," ungkap Caus (sapaan akrab Uslaini).

Dilanjutkannya, berdasarkan hasil analisis peta yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Barat dengan peta izin CV. Tahiti Coal berada diluar izin yang dimiliki hal tersebut sudah dilaporkan pada KLHK dan kementrian ESDM namun belum ada sikap yang tegas.

Kemudian, berdasarkan fakta lapangan kuat dugaan aktivitas CV. Tahiti Coal melakukan pertambangan illegal sebagaimana dijelaskan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 163 pihak berwenang segera menindak dan mengadili mulai dari sangsi pidana, denda dan pencabutan izin usaha.

Pada lokasi aktivitas tambang CV. Tahiti Coal terdapat bekas lobang galian yang tidak direklamsi sebagaimana yang di tegaskan PP 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan pasca tambang pada pasal 21 menegaskan pihak perusahaan wajib melakukan reklamasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Gubernur selaku pemilik kewenangan sebagaimana dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah harus segera mengambil sikap yang tegas untuk menghentikan dan menindak CV. Tahiti Coal secara hukum serta memerintahkan perusahaan untuk segera melakukan reklamasi (penimbunan) pada bekas lobang tambang.

Jika hal tersebut tidak dilakukan besar kemukinan akan terjadi becana seperti amblas dan tenggelamnya pemukiman warga dan tidak tertutup kemukiman akan menelan korban jiwa khusus pada pemukiman yang dilewati lobang tambang tersebut

"Oleh karena itu kami mendesak kami mendesak Gubernur Sumbar mencabut perpanjangan IUP CV. Tahiti Coal berdasarkan UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," tegasnya.

Selanjutnya WALHI juga mendesak pemerintah Provinsi melakukan perbaikan dan penggantian rumah warga yang rusak akibat pertambangan batubara CV. Tahiti Coal. Serta mendorong pemerintah Provinsi memerintahkan CV. Tahiti Coal Melakukan reklamasi dan pasca tambang pada bekas galian tambang.

Sementara salah seorang warga yang ikut dalam konferensi pers menyampaikan, tidak hanya kerugian materi saja yang mereka alami. Akan tetapi akibat mobil tambang pengangkut batu bara membuat jalan desa berdebu, sehingga menyebabkan sakit bagi anak-anak mereka.

"Hampir tiap hari kami makan debu, tidak ada perhatian dari tambang apakah itu berupa penyiraman jalan. Akibatnya ya anak kami kena ISPA," ujarnya yang tidak berani menyebutkan nama kerena baru saja ada pemanggilan dari pihak penegak hukum terhadap warga disekitar tambang. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir