Tanggapi Klarifikasi Pemkab Solsel, LBH: Pemkab Keliru Memahami Formasi Umum dan Khusus

"Padahal, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang seorang penyandang disabilitas tidak boleh melamar di formasi umum"
Kelompok Disabilitas melakukan aksi damai mencari keadilan untuk drg Romi di Padang (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menanggapi klarifikasi yang sampaikan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Pemkab Solsel) melalui beberapa media, Selasa 23 Juli 2019.

Pada klarifikasi tersebut Pemkab Solsel membatalkan drg Romi karena dianggap tidak memenuhi kriteria persyaratan pada formasi umum. Padahal drg Romi sudah lulus mengikuti seleksi SKD-SKB yang diumumkan oleh Pemkab Solsel pada tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai integrasi tertinggi.

Selanjutnya drg Romi melengkapi persyaratan pada tanggal 18 Januari 2019 yang diterima oleh Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Solok Selatan. Namun, 18 Maret 2019 Pemkab Solsel mengeluarkan pembatalan terhadap drg Romi.

Kondisi paraplegia yang dialami oleh drg Romi hal ini membuat Pemkab Solsel menyatakan bahwa seharusnya drg Romi melamar formasi khusus bukan formasi umum.

"Padahal, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang seorang penyandang disabilitas tidak boleh melamar di formasi umum," ujar Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra melalui siaran persnya, Rabu, 24 Juli 2019.

LBH menyayangkan tindakan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang secara sepihak membatalkan kelulusan drg Romi hanya karena drg Romi dianggap tidak melamar sesuai dengan formasi yang disediakan. Drg Romi adalah penyandang disabilitas seharusnya ia melamar formasi khusus sebagai disabilitas.

Menurut Wendra, ada pemahaman yang keliru terkait formasi umum dan formasi khusus, jika merujuk kepada Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, formasi khusus terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.

"Nah jika menggunakan logika berfikir Pemerintah ... Baca halaman selanjutnya