Bawaslu Sumbar Proses 205 Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

"Jumlah 205 tersebut terdiri dari 132 laporan, dan sebanyak 73 temuan"
Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Sedikitnya 205 laporan dan temuan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 diproses Bawaslu Sumbar. Jumlah 205 tersebut terdiri dari 132 laporan, dan sebanyak 73 temuan.

Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen menjelaskan, untuk laporan dugaan pelanggaran 132 terdiri dari, 9 pelanggaran administrasi, 63 dugaan pidana, 8 pelanggaran kode etik, 6 dugaan pelanggaran lainnya dan tidak diregistrasi 45.

"Pelanggaran lainnya ini misalnya terkait netralitas ASN, atau TNI, yang ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN). Nah, untuk laporan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur formil dan materil," jelas Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen, Jumat 26, Juli 2019 di Padang.

Untuk temuan sebanyak 73, satu diantaranya adalah pelanggaran administrasi, 38 pidana, 15 kode etik, dan 10 pelanggaran lainnya. Jika ditotal secara keseluruhan, untuk dugaan pidana berjumlah 101.

"Dari jumlah itu, ada 17 yang sudah ingkrah (di pengadilan negeri ada 6, dan di pengadilantinggi ada 11), dan dua lagi sedang proses banding," kata dia.

Dugaan pidana ini tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sumbar, seperti di Bukittinggi ada 1 kasus, Sawahlunto 1, Kabupaten Solok 5, Kota Solok 5, Limapuluh Kota 1, Pasaman Barat 1, Solok Selatan 1, dan Tanah Datar 2.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sumbar Elli Yanti mengatakan, banyak yang menjadi catatan penting bagi pengawas pemilu. Mulai dari koordinasi yang perlu ditingkatkan, pengawasan maksimal, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

"Pilkada 2020 nanti berbeda dengan pemilu kemarin, dalam proses penanganan perkara waktunya lebih singkat. Ditingkat Bawaslu lima hari sudah harus keluar kajian," katanya.

Untuk itu, dia berharap dengan adanya perbedaan waktu terkait penanganan tindak pidana atau pelanggaran pilkada lainnya, ada ... Baca halaman selanjutnya