BKK 2018 Belum Terealisasi akan Dialokasikan di APBD-P Sumbar 2019

"Proyek dari BKK yang telah berjalan menjadi utang dan akan dibayarkan Pemprov Sumbar pada anggaran perubahan 2019"
Ilustrasi/KLIKPOSITIF (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Alokasi anggaran untuk kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kabupaten kota di Sumatera Barat yang tidak terealisasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, akan dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2019.

Selanjutnya, proyek dari BKK yang telah berjalan menjadi utang dan akan dibayarkan Pemprov Sumbar pada anggaran perubahan 2019. BKK dari anggota dewan di Sumbar digunakan dalam berbagai sektor mulai dari pengembangan objek pariwisata hingga infrastruktur jalan dan irigasi.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano, mengatakan persoalan BKK terganjal dari direvisinya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar tahun Nomor 19 tahun 2017 tentang bantuan keuangan khusus, jangan sampai mempersulit alokasi BKK pada APBD-P tahun 2019. Berangkat dari hal ini, Pemrov mesti menuntaskan pembahasan revisi regulasi tersebut.

“Alokasi anggaran BKK nantinya akan diakomodir pada APBD-P tahun 2019, untuk kegiatan telah dilaksanakan namun belum terbayarkan. Termasuk untuk kegiatan yang belum sekalipun dibayarkan,” kata Arkadius, Jumat, 26 Juli 2019.

Menurutnya, Ini perlu dituntaskan, dimana BKK cukup strategis untuk proses pemerataan pembangunan di kabupaten kota. Pada tahun 2018, BKK belum tertampung sehingga pelaksanaan kegiatan ada yang belum dibayarkan.

Dilanjutkannya, Pemprov mesti melaksanakan evaluasi atas capaian program dan kinerja yang telah dilakukan selama APBD-P digelontorkan, capaian tersebut mengacu pada jumlah alokasi proses pembangunan daerah.

Arkadius juga menyingung perihal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD tahun 2018 harus dapat diserap kembali di tahun anggaran 2019. SILPA yang antara lain berasal dari sisa belanja tidak langsung dan belanja langsung, serta kelebihan pendapatan hendaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"SILPA tahun 2018 sebesar lebih kurang Rp501 miliar yang bersumber dari sisa belanja tidak langsung ... Baca halaman selanjutnya