Badan Publik Menolak Buka Informasi, Gubernur Sumbar: Boleh Dicurigai ada Sesuatu

"Jika ada badan publik yang tidak mau atau menolak menyampaikan informasi, maka bisa dicurigai atau mungkin ada sesuatu"
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menekankan agar semua badan publik yang ada di daerah itu membuka dan menyampaikan semua informasi yang ada kepada publik. Apalagi kepada badan publik yang didanai dari APBD atau APBN.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka bimtek pemeringkatan Badan Publik tahun 2019 di aula kantor Gubernur Sumbar, Jumat (26/7/2019).

Menurut dia, jika ada badan publik yang tidak mau atau menolak menyampaikan informasi, maka bisa dicurigai atau mungkin ada sesuatu.

“Mungkin saja informasi yang dimiliki badan publik tersebut belum lengkap atau kurang, atau juga mungkin informasi nya tidak ada sama sekali, dan yang lebih parah lagi kecurigaannya tentu ada apa-apanya, seperti fiktif atau korupsi,” terangnya.

Gubernur mengatakan, saat ini posisi Sumbar peringkat 8 tingkat nasional kategori provinsi menuju informatif.

“Itu sudah lumayan bagus, karena sudah ada peningkatan dan ada sedikit hal lagi yang harus kita siapkan agar Sumbar menjadi provinsi Informatif,” sebutnya.

Sementara Itu Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan, 2017 posisi Sumbar pada 10 besar, dan 2018 sudah masuk 8 besar.

Adrian mengatakan saat ini hanya ada 4 Provinsi di Indonesia yang sudah menyandang sebagai Provinsi Informatif, yakni DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini KI Sunbar bersama Kominfo Sumbar mencoba untuk bersinergi guna menembus hal tersebut. Sebaliknya dukungan penuh juga diberikan oleh Gubernur Sumbar kepada KI berupa , pemindahan kantor KI ke gedung milik Pemrov yang lebih representatif.

"KI dan Kominfo Sumbar saat ini sedang menuyusun Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Informasi Provinsi Sumbar. Mudah-mudahan untuk tahun ini kita bisa pula menjadi Provinsi Informatif,” harapnya. (*)