Soal Kasus Dokter Gigi Romi, Epi Sebayang: Pemkab Solsel Belum Memahami Hak Disabilitas

"Permasalahan ini terjadi karena perbedaan penafsiran tentang sehat jasmani dan rohani sebagai persyaratan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara,"
Dokter Gigi Romib bersama Epi Sebayang dan Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nyimas Aliah (Halbert/Klikpositif)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia, Epi Sebayang menganggap permasalahan dokter Romi karena adanya perbedaan penafsiran terkait Undang-undang.

"Permasalahan ini terjadi karena perbedaan penafsiran tentang sehat jasmani dan rohani sebagai persyaratan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara," ujarnya saat ditemui awak media pada Minggu 28 Juli 2019.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum memahami tentang hak disabilitas dan penafsiran sehat jasmani dan rohani itu sendiri.

"Kalau belajar dari Pemilu kemarin, untuk KPU dan Bawaslu pemahamannya sudah matang tentang Undang-undang disabilitas," lanjutnya.

Pada Pemilu lalu sebanyak 35 orang penyandang disabilitas lolos dalam tes kesehatan karena penafsiran tentang sehat jasmani dan rohani itu sudah menganut hal yang sama dengan Undang-undang disabilitas.

Sehat jasmani dan rohani itu sendiri tidak mengesampingkan hak disabilitas seperti yang ditafsirkan dalam Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2007.

"Penafsiran terkait sehat jasmani dan rohani dalam tes CPNS juga akan sama dengan apa yang ditafsirkan dalam undang-undang tersebut," ujarnya.

[Halbert Caniago]