Pendapatan Daerah di APBD-P 2019 Menurun, DPRD Nilai Perencanaan Pemko Payakumbuh tak Matang

"Penurunan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,25 M yang berasal dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta dana perimbangan berkurang sebesar Rp 7,14 M."
Paripurna peyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap Nota Wali Kota Payakumbuh terhadap Ranperda APBD-P 2019. (Ist)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Terjadinya penurunan pendapatan daerah yang disampaikan Wali Kota Payakumbuh dalam pengantar nota keuangan terkait Ranperda APBD Perubahan (APBD-P) 2019 dinilai Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Payakumbuh sebagai bukti kurang matangnya perencanaan yang disusun Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh.

Dari nota keuangan APBD-P 2019 tersebut diketahui, Pendapatan Daerah sebesar Rp7,01 miliar atau 0,85 persen dari Rp825,99 M menjadi Rp818,98 milyar.

Penurunan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,25 M yang berasal dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta dana perimbangan berkurang sebesar Rp 7,14 M.

"Mohon penjelasan terhadap evaluasi perencanaan dan penurunan yang signifikan," ujar juru bicara fraksi PPP DPRD Payakumbuh, Edward DF, Rabu (31/7).

Sementara itu, juru bicara Fraksi Bintang-Nasdem, Djafiloes, mengkritisi bahwa sampai semester pertama 2019, progres fisik dan keuangan masih berada pada level 30 - 40 persen.

"Apa saja upaya yang telah dilakukan Pemko Payakumbuh dalam hal progres fisik dan keuangan pada semester pertama 2019 ini," ucapnya.

Selanjutnya, sesuai agenda Bamus, sidang paripurna selanjutnya akan digelar DPRD Payakumbuh, Jumat (2/8) dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Payakumbuh atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Wali Kota Payakumbuh tentang Ranperda APBD Perubahan Kota Payakumbuh 2019. (*)