Menunggu Kartu Sakti DPP, Pengamat: Bukti Dominasi Petinggi Parpol dalam Pilkada

"DPP masih berkuasa terhadap daerah sehingga calon yang muncul bukan kehendak masyarakat tapi kemauan partai dan pemilik partai"
Ilustrasi/KLIKPOSITIF (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Asrinaldi menjelaskan, dalam demokrasi saat ini, sistem politik partai masih mendominasi. Bahkan kadang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat.

Sebagai contoh, urai Rinaldi,  dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjadi penentu untuk mengusung calon.

"DPP masih berkuasa terhadap daerah sehingga calon yang muncul bukan kehendak masyarakat tapi kemauan partai dan pemilik partai," kata saat diskusi dalam kegiatan Ditjen Otda Kemendagri, Jumat, 2 Agustus 2019.

Dari sistem itu dilanjutkannya, demokrasi lokal atau daerah seringkali terbelenggu oleh kepentingan petinggi Parpol. Sehingga kader maupun tokoh berlomba - lomba mendapatkan restu pusat menunggu kartu sakti DPP.

"Bisa kita lihat dari beberapa Pilkada, tiba - tiba muncul calon yang asing bagi masyarakat. Itu biasa terjadi dan kadang diluar prediksi. DPP masih menjadi momok bagi penentuan pemimpin di daerah," ulasnya.

Pengamat politik dan komunikasi dari Unand Najmuddin M Rasul juga berpandangan sama. Menurutnya, kandidat yang akan maju dalam pertarungan kepada daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota ada ditangan DPP.

"Tergantung keputusan DPP, adu kuat siapa yang kuat jaringan dan relasi ke pusat," katanya.

Walaupun begitu, dia menilai ketokohan dan parpol masih menjadi rujukan masyarakat, khususnya Sumatera Barat (Sumbar) untuk memilih pemimpin. "Untuk saat ini, warga Sumbar sangat memprioritaskan integrasi partai dan ketokohan," jelasnya. (*)