PKS Tak Mau Posisi Cawagub, Pengamat: Nilai Tawar Justru pada Gerindra

"Pernyataan yang wajar, bisa saja ini trik politik Gerinda dan PKS untuk membuka peluang komunikasi politik kepada parpol lain"
Kantor gubernur Sumbar (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemilihan gubernur Sumatera Barat masih setahun lagi, namun sudah banyak tokoh maupun partai mempersiapkan diri untuk perhelatan politik merebut kursi satu di Sumbar.

Seperti yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan mempertahankan kursi mereka untuk Sumbar satu yang saat ini dihuni Irwan Prayitno. Bahkan partai yang menyatakan diluar pemerintah itu tidak ingin kader mereka menjadi calon wakil gubernur.

Walaupun, tahun sebelumnya Gerindra sudah berbaik hati menjadi "ban serap" untuk kursi gubernur. Nasrul Abit bersedia mendampingi Irwan Prayitno lima tahun koalisi mereka.

Pengamat politik dan komunikasi dari Unand Najmuddin M Rasul menilai, pernyataan PKS tidak mau posisi cawagub hanya pemanis komunikasi politik saja. Sebab justru saat ini posisi tawar berada pada Gerindra.

"Pernyataan yang wajar, bisa saja ini trik politik Gerinda dan PKS untuk membuka peluang komunikasi politik kepada parpol lain. Bahkan bisa ini sengaja untuk melihat reaksi parpol lain," ujarnya kepada KLIKPOSITIF, Senin, 5 Agustus 2019.

Dijelaskannya, merujuk kepada kepala perolehan suara serta perolehan kursi legislatif di Sumbar maka yang paling pantas kursi calon gubernur untuk Gerindra. Apalagi, Gerindra telah memenuhi 20 persen kursi untuk pencalonan. Itu artinya Gerindra bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi.

"Ini juga menjadi nilai tawar Gerindra, secara etika politik memang harus dari Gerindra," ulas Najmuddin.

Meskipun demikian, keputusan berada ditangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai. Sebab keputusan tertinggi siapa yang akan maju ada di DPP.

"Nama-nama kandidat kedua partai Itu tergantung keputusan DPP. Tapi perlu diingat untuk saat ini warga Sumbar sangat memprioritaskan integrasi partai dan ketokohan dalam memilih pemimpin," tukasnya. (*)