19 RS di Sumbar Turun Kelas, Pengamat: Bentuk Perbaikan Layanan dan Menyelamatkan BPJS

Pengamat Hukum Kesehatan Universitas Eka Sakti Firdaus Diezo
Pengamat Hukum Kesehatan Universitas Eka Sakti Firdaus Diezo (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia program melakukan Class Review terhadap rumah sakit di Indonesia, sebanyak 615 rumah sakit se-Indonesia turun kelas. Termasuk 19 rumah sakit di Sumatera Barat (Sumbar) turun tipe.

Penurunan tipe sejumlah rumah sakit tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Barat drg Busril. Ia mengatakan penurunan tipe ini mulai dari tipe A menjadi tipe B, tipe B menjadi tipe C, tipe C menjadi tipe D.

baca juga: Pemerintah Subsidi Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri

"Iya, seperti Rumah Sakit HB Saanin, Rumah Sakit Paru kemudian beberapa RSUD seperti RSUD Lubuk Sikaping, RSUD Padang Panjang dan beberapa rumah sakit swasta," ujarnya kepada KLIKPOSITIF , melalui pesan WhatsApp, Senin, 5 Agustus 2019.

Dijelaskannya, dalam Class Review tersebut Kemenkes menggunakan sejumlah data dan patokan. Di antaranya dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) seperti dokter, tenaga medis. Begitu juga dengan peralatandan fasilitas kesehatan di RS terkait.

baca juga: Ruang Isolasi Mempengaruhi Kesembuhan Pasien Corona, Pemprov Sumbar Siapkan Rumah Sakit Jiwa

Terkait penurunan tipe tersebut, Mantan Direktur RSUD M Zein Painan itu menyampaikan belum berpengaruh kepada pelayan terhadap masyarakat. "Sejauh ini belum Kemenkes memberikan waktu hingga 12 Agustus 2019 kepada rumah sakit untuk memperbaiki fasilitas mereka," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Kesehatan Universitas Eka Sakti Firdaus Diezo menilai, langkah yang dilakukan Kemenkes dengan menerapkan program Class Review terhadap rumah sakit sebagai bentuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan layak.

baca juga: Penyesuaian Besaran Iuran JKN-KIS, Pemerintah Keringanan untuk Peserta JKN-KIS Kelas III

"Salah satu yang menjadi besarnya tanggungan yang harus dibayar BPJS terhadap rumah sakit berhubungan dengan tipe. Sebagai contoh operasi jantung di rumah sakit tipe B bisa memakan biaya Rp50 juta sedangkan pada tipe C hanya Rp25 juta. Sementara tipe B ini seharusnya sudah turun tipe ke C karena peralatannya tidak lengkap atau kekurangan syarat lain, kalau tidak direview tentu akan berjalan terus seperti itu," jelasnya.

Dijelaskannya, dari satu sisi BPJS yang sedang defisit harus diselamatkan, dengan cara Class Review pembayaran menjadi tepat sasaran. Apalagi uang iuran BPJS seperti Penerim Bantuan Iuran (PBI) berasal dari pemerintah. Kemudian harapan masyarakat kebanyakan dari BPJS sangat tinggi untuk mendapatkan pemerataan layanan kesehatan.

baca juga: Dukung Upaya Pencegahan COVID-19, BPJS Kesehatan Bersama PWI Bukittinggi Bagikan Masker Gratis

"Kemudian terkait kepastian layanan terhadap masyarakat, mereka yang dirujuk ke rumah sakit tipe B, padahal seharusnya tipe B ini sudah turun tipe ke C, tentu masyarakat tidak mendapatkan layanan semestinya. Mereka seharusnya berobat Pasa dokter spesialis tidak mendapatkan itu, baik dalam pelayanan alat kesehatan," ulas lulusan Hukum Kesehatan Universitas Kebangsaan Malaysia itu.

Menurutnya, rumah sakit harus bisa mempertahankan standar dengan standardisasi yang telah ditetapkan. jika tidak itu bagian dari resiko mereka. Bahkan dari rumah sakitpun bisa menjadi klinik.

"Itu kewajiban rumah sakit memenuhi standar seperti sarana prasarana penunjang, jumlah dokter, alat kesehatan dan lainnya. Masyarakat harus mendapat haknya dan BPJS membayarkan sesuai tipe rumah sakit ," tukasnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir