Masih Tunggu Putusan MK, 45 Kursi DPRD Agam Terancam Kosong

"Karena belum ada putusan MK, maka KPU belum bisa melaksanakan pleno penetapan. "
Kantor DPRD Agam (KLIKPOSITIF)

AGAM, KLIKPOSITIF -- Sebanyak 45 kursi DPRD Agam terancam kosong. Sebabnya, hingga saat ini putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Agam belum keluar.

Masa jabatan anggota DPRD Agam periode 2014-2019 akan berakhir pada 7 Agustus 2019. Sedangkan putusan akhir sidang PHPU di MK, dijadwalkan terlaksana pada 6-9 Agustus 2019.

Komisioner KPU Agam Alhadi mengatakan, hingga hari ini pihaknya belum menerima hasil putusan MK. Sesuai jadwal putusan akhir sidang PHPU di MK, maka dipastikan pelantikan akan di tunda. Karena, masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh KPU setelah adanya putusan yang inkracht dari MK.

“Karena belum ada putusan MK, maka KPU belum bisa melaksanakan pleno penetapan. Sedang Akhir Masa Jabatan (AMJ) periode sekarang tanggal 7 Agustus 2019. Sekarang yang bisa dilakukan hanya menunggu putusan dari MK," kata Alhadi, Senin 5 Agustus 2019.

Alhadi menjelaskan, jika nanti putusan MK sudah keluar, maka KPU akan pleno dulu sebelum menyurati bupati untuk mengusulkan pelantikan ke Gubernur Sumbar.

Dihubungi terpisah, Sekwan Agam, Indra mengatakan, ada kemungkinan terjadi kekosongan kursi DPRD Agam menjelang pelantikan.

“Untuk persoalan ini, kami sudah menyurati Kemenkumham terkait status anggota yang lama. Serta minta kepastian jadwal pelantikan kepada Gubernur Sumbar. Dan gubernur sudah menyurati Kemendagri. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban,” kata Sekwan saat dihubungi KLIKPOSITIF.

Bahkan kata Sekwan, Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra juga sudah menyurati Mendagri melalui Ditjen Otda dan KPU RI.

“Semua upaya sudah kita lakukan, termasuk berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Sumbar,” pungkasnya.