Susul Wali Nagari, Bendahara Talang Babungo Ditahan Kejari Solok

"Darmiatis untuk sementara dititipkan di Lapas Kelas II B Solok"
Bendahara Nagari Talang Babungo, Darmiatis digiring menuju Mobil untuk dititipkan di Lapas Kelas II B Solok. (KLIKPOSITIF/Syafriadi)

SOLOK, KLIKPOSITIF -- Diduga ikut terlibat menyelewengkan dana desa, Bendahara Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, Darmiatis (48) akhirnya ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Solok, Selasa (13/8).

Darmiatis untuk sementara dititipkan di Lapas Kelas II B Solok. Tersangka digiring menuju Lapas sekitar pukul 19.20 Wib menggunakan mobil operasional kejaksaan.

Diketahui, tersangka yang sudah 13 tahun menjadi bendahara nagari itu datang memenuhi panggilan  jaksa sekitar sekitar 09.00 WIB dengan menggunakan ojek. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, tersangka akhirnya langsung ditahan.

"Sementara waktu, tersangka kita titipkan di Lapas Kelas II B Solok," ungkap PLH Kepala Kejaksaan Negeru Solok, Muhammad Anshar Wahyudin menjawab Klikpositif.

Kasus dugaan korupsi dana desa yang menyeret bendahara dan Wali Nagari Talang Babungo terjadi pada tahun 2018. Sejumlah kejanggalan terkait penggunaan dana desa menyeruak dan bermuara di Kejaksaan Negeri Solok.

Kasi Pidsus Kejari Solok, Wahyudi Kuoso menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, banyak kejanggalan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana nagari pada tahun anggaran 2018 di Nagari Talang Babungo.

Dana Sisa Lebih penggunaan Anggaran (Silpa) yang semestinya disimpan di rekening nagari, ternyata kosong dan juga tidak bisa ditunjukkan dalam bentuk tunai. Penggunaan anggaran pembangunan yang tidak sesuai peruntukan serta pajak yang tidak disetorkan ke negara.

"Dari dugaan penyelewengan dana desa tersebut, ditaksir potensi kerugian negara sekitar Rp800 juta lebih," ungkap Wahyudi Kuoso didampingi Kasi Intel, Yang Subiyono.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b, ayat 2 dan 3 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 ... Baca halaman selanjutnya