Belum Diputuskan Gerindra, Syafrial Kani Jabat Ketua DPRD Padang Sementara

Ketua sementara DPRD Kota Padang, Syafrial Kani
Ketua sementara DPRD Kota Padang, Syafrial Kani (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Gerindra belum memberikan mandat kepada siapa yang akan menduduki kursi ketua pada masing-masing daerah yang Gerindra berhak mendapatkan jabatan ketua.

Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, nama-nama yang akan mengisi jabatan ketua DPRD sudah disusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

baca juga: DPRD Minta Warga Tetap Jaga Diri Selama Lebaran

"Sudah kami usulkan, nanti tergantung DPP memutuskan siapa yang akan menjabat ketua," ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2019.

Namun Nasrul Abit belum bisa memastikan kapan keputusan itu final. "Sebar, tidak lama lagi akan ada nama-namanya, tidak elok lama-lama kursi ketua kosong," katanya.

baca juga: DPRD Kota Padang Apresiasi Sanksi Terhadap Pelanggar PSBB

Kursi ketua DPRD Sumbar dan 11 kabupaten dan kota di daerah itu akan disini kader Gerindra. Prabowo Effect membuat partai berlambang garuda itu menguasai kursi legislatif di Sumbar.

Ketua sementara DPRD Kota Padang, Syafrial Kani pasca dilantik mengatakan, akan gencar berkoordinasi dengan anggota DPRD agara tidak keluar dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Itu dilakukan untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

baca juga: Evaluasi DPRD Padang Selama PSBB

"Hari ini kami belum dilantik, justru untuk kedepan kita berharap jangan ada kekosongan dalam pemerintahan. Ini merupakan yang pertama, dan terakhir. Untuk antisipasi kita akan melakukan evaluasi bersama rekan-rekan dan pemerintah," kata politisi Gerindra ini.

Peraih 7.091 suara dari Dapil Pemilihan (Dapil) II itu mengaku sudah bersiap menyusun langkah ke depannya agar dapat bertugas dengan baik. Nanti koordinasi dengan yang lain (anggota DPRD, Red) untuk Kota Padang lebih baik. Dengan adanya anggota DRPD berbagi tugas sesuai dapil.

baca juga: DPRD Minta Pemerintah Sanksi Tegas Pelaku Balap Liar

Ditanya terkait waktu penetapan sebagai ketua definitif, Syafrial Kani tidak bisa memastikan. Sebab, saat ini masih menunggu rekomendasi partai. Jika sudah memiliki rekomendasi dipastikan penetapan ketua definitif segera dilakukan.

"Untuk ketua definitif masih menunggu. Jika nantinya sudah ada rekomendari untuk definitif segera kita lakukan (penetapan, red). Sampai sekarang belum ada informasi. Mudah-mudahan secepatnya bisa definitif," tukas Ketua Gerindra Padang itu. 

Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, kini saatnya anggota DPRD Kota Padang masa jabatan 2019-2024 melangkah untuk mewujudkan janji-janjinya untuk mencapai kesejahteraan rakyat di Kota Padang.

Sebab sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hal, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

"Berdasarkan hal tersebut, otonomi daerah merupakan suatu bentuk penyebaran pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dwngan tujuan pemberdayaan daerah," kata Mahyeldi.

Lebih lanjut, kata Mahyeldi, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu, tujuan kesejahteraan dan demokrasi. Tujuan kesejahteraan mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat lokal secara efektif, efisien, dan ekonomis.

"Oleh karena itu, desentralisasi tidak semata membentuk pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan, namun yang lebih penting adlaah untuk membangkitkan partisipasi warga terhadap urusannya sendiri, komunitas dan pemerintah lokal," ucap Mahyeldi.

Sedangkan tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik pada tingkat nasional untuk mewujudkan masyarakat madani (civil society).

"Di luar ini, perlu saya tekankan kepada anggota DPRD saat ini persoalan yang dihadapi yang perlu belum terselesaikan yakni RPJMD. Kita berharap Pemko dam DPRD dapat segera menyelesaikan, kemudian anggaran perubahan, dan sebagainya," tegas Mahyeldi.

Maka dari itu pula, sebut Mahyeldi, peran DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah dengan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah, memegqng peranan yang sangat strategis dalam menentukan kwberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Mahyeldi menambahkan, dalam melaksanakan tugas tersebut, DPRD dihadapkan pada berbagai tantangan, berupa belum berjalannya mekanisme check and balance antara kepala daerah dan DPRD dengan optimal, peraturan yang mengatur sistem kelembagaan yang masih simpang siur dan berubah-ubah. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir