Ini Cara Pemko Payakumbuh Tuntaskan Permasalahan Tanah Ulayat

"Pemko Payakumbuh memilih menempuh jalur musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai permasalah yang timbul akibat proses pembangunan."
Penyuluhan Bimtek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Balai Kota Payakumbuh. (Ist)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Persoalan tanah ulayat masih menjadi salah satu kendala utama dalam mensukseskan berbagai program pembangunan di Sumatera Barat. Khusus untuk Payakumbuh, pemerintah daerah setempat lebih memilih menempuh jalur musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai permasalah yang timbul akibat proses pembangunan.

"Akibat tidak tuntasnya permasalahan tanah, program pembangunan seringkali tidak terselesaikan dengan baik, rencana gagal akibat ketidak jelasan status tanah. Untuk Payakumbuh kita berupaya menyelesaikannya dengan musyawarah dan mufakat," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz saat menghadiri Sosialisasi Penyuluhan Bimtek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., Cn., Mh di Ruang Randang, lantai II Balai Kota Payakumbuh, Kamis (15/8).

Erwin Yunaz menyebut, dengan pengelolaan komunikasi dan informasi yang baik, masyarakat diharapkan bisa memberi masukan kepada pemerintah dalam bentuk usulan pembangunan yang global, tidak hanya mendengar dari pemerintah saja.

"Masyarakat bisa membantu pemerintah dalam hal pembangunan kota yang lebih baik dan maju di masa yang akan datang, camat dan lurah kita dorong untuk dapat menjalankan fungsi secara maksimal. Setelah sosialisasi ini, dengan adanya acuan, maka ke depannya bisa memberikan pelayanan dan informasi yang lengkap dan detail pada masyarakat," kata Erwin Yunaz.

Yulia Mirwati dalam paparannya mengakui, permasalahan tanah ulayat tidak dangkal. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur Hak Bangsa dalam Pasal 1, Hak Menguasai Negara dalam Pasal 2, dan Hak Ulayat dalam Pasal 3.

Tanah Ulayat dalam UUPA, memiliki syarat antara lain sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan ... Baca halaman selanjutnya