Penggunaan Pukat Harimau Lagi Marak, Pemkab Pessel Diminta Bertindak Tegas

"Pemerintah memiliki tanggungjawab penuh terhadap hak-hak masyarakatnya"
Ilustrasi (Net)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Anggota DPRD Sumatera Barat, Syaiful Ardi meminta Pemerintah harus bertindak tegas terkait maraknya aktivitas nelayan yang menggunakan pukat harimau di Perairan Muaro Kandis Punggasan, Kabupaten Pesisir Selatan - Sumbar.

Syaiful Ardi mengakui, bahwa sejauh ini kewenangan kelautan tidak lagi berada di tingkat kabupaten/kota di Sumbar. Namun, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terhadap masing-masing masyarakatnya.

"Kalau pemerintah provinsi tidak respon. Mestinya, dia (Pemkab Pessel) yang mengambil inisiatif mengejar ke provinsi," sebut Syaiful Ardi kepada KLIKPOSITIF.

Ia menjelaskan, pemerintah hari ini jangan berdalih lagi dengan tolak ulur dalam kewenangan. Sebab, pemerintah memiliki tanggungjawab penuh terhadap hak-hak masyarakatnya.

"Oh itu, kewenangan provinsi. Kalau kewenangan pusat bagaimana caranya. Kerena nelayan tradisional kita memang menggantung hidup di sana. Tetapi, hasil lautnya terus saja dijarah," jelasnya.

Ia meminta, pemerintah hari ini harus bisa memberikan kejelasan terkait hal tersebut. Sebab, hampir 2/3 masyarakat di Pesisir Selatan hidup sebagai nelayan sebagai mata pencarian.

"Kalau tidak disikapi serius, maka lebih baik, bunuh saja nelayan-nelayan kecil itu. Karena solusinya tidak pernah ada," tegas Syaiful Ardi.

Diketahui, aktivitas kapal pukat harimau mini ini mulai kembali marak sejak Sabtu 17 Agustus 2019 lalu. Hingga Senin 19 Agustus 2019, masih tetap terpantau dan beraktivitas di sekitaran perairan pantai tersebut.

Ketua Gerakan Anak Nagari Muaro Kandis Punggasan, Eko Irwan membenarkan kondisi ini sudah berulangkali terjadi. Namun, hingga saat ini belum ada ketegasan dari pemerintah.

[Kiki Julnasri]