DPRD Limapuluh Kota Minta KPU dan Bawaslu Rasionalisasikan Anggaran Pilkada

"KPU dan Bawaslu memang sudah mengajukan anggaran untuk Pilkada ke pemda dan di dalam KUA-PPAS APBD 2020 kita sudah menyiapkan Rp30 miliar untuk Pilkada 2020"
Deni Asra. (Ist)

LIMAPULUH KOTA, KLIKPOSITIF -- Ketua sementara DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan rasionalisasi terhadap anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 nanti.

Dikatakan Deni Asra, untuk anggaran Pilkada 2020 DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar yang dimasukkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020.

"KPU dan Bawaslu memang sudah mengajukan anggaran untuk Pilkada ke pemda dan di dalam KUA-PPAS APBD 2020 kita sudah menyiapkan Rp30 miliar untuk Pilkada 2020," kata Deni Asra, Jumat (30/8).

Untuk Pilkada 2020, KPU Kabupaten Limapuluh Kota mengajukan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp21,8 M dan Bawaslu mengajukan anggaran Rp12 M.

"Kami meminta kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk melakukan rasionalisasi terhadap anggaran tersebut
," lanjut Deni.

Politisi Gerindra itu menyebut, rasionalisasi anggaran perlu dilakukan untuk menghindari kejadian seperti Pilkada lima tahun lalu, di mana terdapat kelebihan anggaran yang membuat penyelenggara pemilu harus melakukan pengembalian uang sekitar Rp3 M ke kas negara.

"Artinya kita ingin penyelenggara bisa benar-benar pas untuk dana dan pelaksanaan, sehingga tidak ada anggaran berlebih. Kita ingin penyelenggara pemilu memahami hal itu," terang Deni.

Kabupaten Limapuluh Kota sendiri memang termasuk sebagai salah satu daerah yang ikut melaksanakan Pilkada serentak pada 2020 nanti. KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu sudah memasukkan anggaran ke Pemda Limapuluh Kota. (*)