BKKBN: Pengguna Alat Kontrasepsi Jangka Pendek di Sumbar Meningkat

Plt Kabid KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Yusnani
Plt Kabid KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Yusnani (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Plt Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Yusnani mengatakan, pengguna kontrasepsi jangka pendek di provinsi itu terus meningkat.

Hasil survei demografi dan kesehatan indonesia /SDKI 2012, pengguna kontrasepsi jangka pendek dari 61.996 menjadi 63.646 (SDKI 2017).

Dari peningkatan itu, Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata total seorang ibu melahirkan di Sumbar mengalami penurunan dari 2.8 tahun 2012 menjadi 2.5 tahun 2017.

baca juga: Kepala BKKBN Sumbar Lantik Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

"Kalau ingin sehat sejahtera, cukup punya 2 anak Saja!," kata Yusnani, Senin 2 September 2019 di Padang.

Walaupun terus menampakkan tren positif, ke depan masih perlu komitmen dan dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan pencapain program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

baca juga: Penurunan Jumlah Peserta KB Aktif Pengaruhi Meningkatnya Jumlah Penduduk di Sumbar

"Keberhasilan pencapaiam program KB sangat ditentukan oleh kesertaan masyarakat terutama pasangan usia subur (PUS) dalam ber-KB," kata dia.

Ditambahkannya, tahun 2019 ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMN dan rencana startegi (2015-2019) sebagai dasar kebijakan, dengan target/sasaran menurunkan angka kelahiran, meningkatkan pemakaian kontrasepsi terutama yang modern menurunkan kejadian unmeed need dan menurunkan angka putus pakai serta meningkatkan peserta KB MKJP.

baca juga: Target Program Capai Hasil Optimal, BKKBN Sumbar Resmikan Forum Koordinasi KB/KR

"Pelaksanaan program KB pada 2018 menunjukkan capaian peserta KB baru sebanyak 91.39 persen (146.730 Aks) dari PPM (160.807 Aks) yang ditetapkan. Untuk meningkatkan komitmen masyarakat, dibutuhkan dukungan berbagai pihak mulai dari stakeholder, provider medis dan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas," jelas dia.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar H Syahruddin menyampaikan, penggunaan kontrasepsi tidak saja bertujuan untuk mengendalikan kelahiran, tetapi juga untuk memperkuat hak-hak perempuan dalam menentukan sendiri kapan mereka siap hamil, bagaimana mempersiapkan kehamilan dan menjaga kesehatan selama kehamilan.

baca juga: Gubernur Sumbar: Program KB di Minangkabau Tak Harus Dua Anak Cukup

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN H. Nofrijal,MA mengatakan, Kematian Ibu hamil dan melahirkan dapat di cegah dengan peningkatkan peran pemerintah, karena pada tahun 2007 angka kematian ibu hamil di Indonesia sudah mendekati 200 jiwa. Tapi tahun 2012 angka kematian ibu hamil mengalami kenaikan dua kali lipat. Oleh sebab itu kontrasepsi menjadi konsen agar diprogramkan dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut H. Nofrijal menyampaikan, pada pertemuan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang dihadiri beberapa waktu yang lalu bahwa terdapat 3 (tiga) kesepakatan yang menjadi komitmen global. Pertama zero terhadap kematian ibu hamil dan bersalin, kedua zero unmed need dan ketiga zero terhadap kekerasan perempuan.

"Khusus di Indonesia tiga zero ini bertambah satu point yaitu zero terhadap pernikahan diusia anak atau menikah dibawah umur," tegas mantan Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar ini.

Diketahui, Kota Padang yang menjadi salah satu Kabupaten Kota yang menerima penghargaan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia dalam Program KKBPK yang diberikan pada Puncak Peringatan kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIV Tahun 2019 di Kalimantan Selatan. (*) 

Penulis: Joni Abdul Kasir