DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenpar, Ini Nominalnya

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF)

KLIKPOSITIF -- Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Pariwisata RI dalam RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp4,337 triliun dan menyetujui pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pariwisata 2020 sebesar Rp1,287 triliun.

Pagu anggaran Kemenpar mengalami kenaikan Rp350 miliar yang dialokasikan untuk satuan kerja Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo.

baca juga: Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

Oleh karena itu, destinasi pariwisata di tiga daerah tersebut harus lebih berkembang. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI Arief Yahya beserta jajaran, guna membahas pagu anggaran Kemenpar dalam RAPBN TA 2020 di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

“Terhadap pagu anggaran Kementerian Pariwisata RI pada RAPBN TA 2020, kami menyampaikan catatan agar Kemenpar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian dan Lembaga lain, seperti Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian LHK, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenristekdikti, Kemendikbud, dan Bekraf untuk pengembangan 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang,” ungkap politisi F-Gerindra itu.

baca juga: Hari Pertama Dibuka Kembali, TMSBK Catat 1000an Pengunjung

Sementara terkait DAK, pihaknya meminta Kemenpar melakukan evaluasi terhadap implementasi dan capaiannya, agar alokasi DAK tersebut sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu diperlukan petunjuk pelaksana (jutlak) dan petunjuk teknis (juknis) lintas kementerian .

Selain itu, Komisi X DPR RI juga mendorong Kemenpar untuk terus meningkatkan pengelolaan 10 destinasi pariwisata prioritas (10 Bali baru) yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

baca juga: Kemendikbud Disarankan Buka Sekolah Secara Bertahap

Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar mengkaji dan mengevaluasi permasalahan akses pariwisata dalam bentuk akases penerbangan seperti mahalnya harga tiket serta meningkatkan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman program-program strategi Kemenpar.

“Selain itu, peran Kemenpar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu dievaluasi, agar pada tahun 2020 sektor pariwisata menjadi top 2 penghasil devisa terbesar di Indonesia,” tutup Sutan. (*)

baca juga: Kemenparekraf Siapkan Protokol Kenormalan Baru Pariwisata

Penulis: Eko Fajri