Komisi IX Belum Setujui Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Jika iuran yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan ingin tetap naik, maka harus dengan syarat tertentu"
Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf. (Suara.com)
berhak.

Sementara itu, Angger menegaskan, jika tak ada kenaikan, maka pada 2024, BPJS Kesehatan akan mengalami defisit Rp 77,9 triliun. Potensi pembengkakan defisit BPJS Kesehatan tersebut adalah Rp 39,5 triliun (2020), Rp 50,1 triliun (2021), Rp 58,6 triliun (2022), Rp 67,3 triliun (2023) dan Rp 77,9 triliun (2024), yang jika ditotal Rp Rp 290-an triliun.

“Kalau kerugian tersebut dibiarkan, siapa yang akan bertanggungjawab atas defisit Rp 290 triliun itu? Evaluasi tata kelola dan format iuran jenis paket itu suatu keharusan untuk diperbaiki. Apalagi ada anomali, iuran yang dibayarkan sekian, tapi klaimnya hingga empat kali lipat. Selain itu, BPJS Mandiri, anggotanya yang aktif membayar hanya 55 persen, selebihnya 45 persen tidak membayar. Semuanya harus diperbaiki,” ungkapnya. (*)

sumber: Suara.com