Kasus Dugaan Korupsi di RSUD Rasidin, Polisi Akan Periksa Mantan Wali Kota Padang

RSUD Rasidin Padang
RSUD Rasidin Padang (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin, pihak kepolisian Resor Kota Padang telah memeriksa sebanyak 50 orang saksi.

"Untuk saksi sudah kami periksa sebanyak 50 orang hingga saat ini dan kami juga akan memeriksa mantan Wali Kota Padang," ujar Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan, Rabu 11 September 2019.

Ia mengatakan, dari 50 orang saksi tersebut yang diperiksa semunya berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan pada anggaran tahun 2013.

Baca Juga

"Semua saksi ada yang ASN dan ada juga yang masyarakat sipil," lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan terutama kepada empat orang tersangka lainnya yang masih belum memenuhi panggilan.

Sebelumnya, pihaknya telah menahan seorang tersangka yang merupakan mantan Direktur RSUD Rasidin, Hartati sejak Rabu 11 September 2019.

Dugaan korupsi terjadi pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang anggaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013.

Dalam proses pengadaan, diduga terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran. Penyidik berkesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara.

"Modus dugaan korupsi dilakukan dengan cara mengangkat harga satuan barang dari alat kesehatan, membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang," ujarnya.

Kasusnya berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016. Kala itu, RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013.

Kemudian, Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya kesehatan (BUK) mengundang Satker RSUD dr Rasidin Padang untuk melakukan penelahaan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen pembanding.

Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD dr Rasidin. Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang.

Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang. Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang lelang PT SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp9.000.000.000, yang pelaksanaan kontraknya di mulai pada 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013.

Menurutnya, dari proses penyelidikan, penyidik menemukan beberapa penyimpangan. Mulai dari dugaan mark-up harga satuan barang alat kesehatan, membuat dokumen fiktif, pengaturan lelang dan perubahan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dengan yang diserah terimakan kepada RSUD dr Rasidin.

"Terkait perkara tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan sekitar 45 orang saksi, termasuk ahli. Dari hasil pemeriksaan saksi dan ahli, adanya kerugian negara yang nilai kerugiannya ditaksir miliaran dan saat ini sedang dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Edryan Wiguna belum mau menjawab secara gamblang pejabat mana yang berpotensi sebagai tersangka. Namun, dia memastikan dalam waktu dekat, penetapan tersangka akan dilakukan.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, tersangkanya lebih dari satu orang. "Tunggu saja, prosesnya sedang berjalan. Nama-nama yang berkemungkinan jadi tersangka telah dikantongi. Tinggal menunggu waktu," ujar AKP Edryan.

(Halbert Caniago]

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Rezka Delpiera