BPKN Perlu Perkuat Perlindungan Konsumen di Era Revoluasi Industri 4.0

FGD BPKN di Padang
FGD BPKN di Padang (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki tantangan baru ditengah perkembangan teknologi informasi. Di era revolusi industri 4.0 ini transaksi jual beli konsumen dan produsen tidak terbatas hingga ke luar negeri.

Komisioner BPKN, Anna Maria Tri Anggraini menjelaskan, era ini hampir segala hal menggunakan perangkat digital sehingga merubah perilaku konsumen di Indonesia. Konsumen tanpa batas bertransaksi langsung, sehingga produk luar masuk tanpa ada pengawasan.

"E-commerce bermunculan, fintech (peminjaman daring) dan transportasi daring menjadi fenomena baru yang memerlukan Strategi Nasional  Perlindungan Konsumen terbaru juga," katanya usai fokus grup diskusi di Padang, Kamis, 12 September 2019.

Baca Juga

Menurutnya, perlu kerja sama yang baik antar negara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

"Strategi perlindungan konsumen yang kita miliki sudah habis per Desember 2019 mendatang. Lalu seperti apa strategi ke depannya, ini yang perlu segera disusun formulanya, menyesuaikan dengan bisnis kekinian yang telah menggunakan teknologi,” ulasnya.

Selain itu pada sembilan sektor dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen sepanjang 2017 hingga 2019 yaitu obat dan makanan/minuman, jasa keuangan, jasa pelayanan publik, perumahan/properti, jasa transportasi, jasa layanan kesehatan, jasa telekomunikasi, barang konsumsi tahan lama, dan e-commerce.

Sementara perlindungan data pribadi belum terakomodir. Untuk hal ini BPKN mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika serta DPR RI segera melanjutkan pembahasan untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Sebab, zaman inipun rentan terhadap penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen. masifnya penawaran kredit tanpa agunan, asuransi, hingga penipuan undian, yang bertubi-tubi diterima konsumen. Padahal konsumen tak pernah membagikan nomor teleponnya pada pihak dimaksud.

Menurut Anna, pembocoran data konsumen bisa saja dilakukan oleh provider telekomunikasi. Namun untuk pengusutan dan penindakan belum bisa dilakukan karena belum ada payung hukum. Dengan kondisi itu, BPKN mendorong Kemenkominfo dan DPR RI segera melakukan pembahasan untuk menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Hanya satu rekomendasinya, segera sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Itu sudah masuk program legislasi nasional, tinggal ketok palu saja,” bebernya.

Selain perlunya perlindungan data konsumen, di era kecanggihan teknologi, transaksi antar manusia tak lagi memiliki batas. Bahkan bisa dilakukan antar negara. Namun, ketika terjadi dugaan penipuan atau muncul ketidakcocokan dalam transaksi yang cenderung nerugikan konsumen, tak ada solusi.

“Negara mana yang paling banyak mengirim barang ke Indonesia. Kita buat kerjasama dengan negara itu untuk menyikapi masalah-masalah tersebut. Itu salahsatu caranya,” ucapnya. (*) 

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Joni Abdul Kasir