BKKBN Terima Dua Penghargaan dari Kementerian Keuangan

"Piagam penghargaan WTP adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan diapresiasi karena dihasilkan dari komitmen yang kuat dari pimpinan, dan tentunya seluruh pegawai BKKBN"
Sekretaris Utama BKKBN RI H Nofrijal saat menerima penghargaan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Humas BKKBN (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI meraih Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 dan Juara II BMN Awards pada kategori Utilitasi BMN Kelompok II, yaitu Kementerian/Lembaga dengan 1- 100 satuan kerja dari Kementerian Keuangan.

Piagam penghargaan WTP Tahun 2018 diberikan oleh Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt kepada Sekretaris Utama BKKBN H. Nofrijal, SP, MA pada Kamis, 12 September 2019 lalu di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.

Sestama BKKBN Sekretaris Utama BKKBN RI Nofrijal mengatakan, pemberian piagam dilaksanakan pada rangkaian acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 dengan tema “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju”.

Dalam acara tersebut dilakukan penyerahan plakat penghargaan kepada Kementerian/Lembaga peraih Opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan 2014 – 2018, Piagam WTP Tahun 2018, dan Piagam BMN Award.

Nofrijal juga mengatakan, mendapatkan piagam penghargaan WTP adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan diapresiasi karena dihasilkan dari komitmen yang kuat dari pimpinan, dan tentunya seluruh pegawai BKKBN. 

Nofrijal menyampaikan, Sri Mulyani mengatakan agar setiap K/L tidak gampang puas dan berhenti untuk mendapatkan WTP. Dalam pengelolaan keuangan negara kelemahan paling besar adalah seluruh K/L semangat saat merencanakan, lebih semangat lagi waktu menganggarkan, lebih semangat lagi waktu memakai anggaran, tapi kurang semangat waktu melaporkannya.

Pencapaian yang diperoleh BKKBN tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran yang disajikan dalam laporan secara material telah memenui standar, sistem akuntansi pemerintahan, kewajaran dalam penyajian, kepatuhan hukum dan penerapan system pengendalian intern pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun ... Baca halaman selanjutnya