Polisi Tahan Anggota DPRD Kota Bandung Terkait Dugaan Korupsi Alkes RSUD Rasidin

RSUD Rasidin
RSUD Rasidin (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepolisian Resor Kota Padang telah menahan sebanyak tiga tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin.

"Hingga saat ini yang sudah kami tahan tersangka dengan inisial HS, IH dan SP," ujar Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edriyan Wiguna, Senin 16 September 2019.

Menurutnya, tersangka dengan inisial IH merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

Baca Juga

"Kami menahan tersangka pada Jumat 13 September 2018 lalu setelah melakukan pemeriksaan di Mapolresta Padang," lanjutnya.

Tersangka ketiga adalah SP yang ditahan sejak Sabtu 14 September 2019 setelah dilakukan pemeriksaan.

Sementara pada Senin 16 September 2019 pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan inisial FO yang akan ditahan setelah melakukan pemeriksaan.

"Setelah kami periksa, nanti ia akan kami tahan juga seperti tiga tersangka sebelumnya," sambungnya.

Dugaan korupsi terjadi pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang anggaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013.

Dalam proses pengadaan, diduga terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran. Penyidik berkesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara.

"Modus dugaan korupsi dilakukan dengan cara mengangkat harga satuan barang dari alat kesehatan, membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang," ujarnya.

Kasusnya berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016. Kala itu, RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013.

Kemudian, Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya kesehatan (BUK) mengundang Satker RSUD dr RASIDIN Padang untuk melakukan penelaahan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen pembanding.

Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD dr Rasidin. Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang.

Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang. Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang lelang PT SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp9.000.000.000, yang pelaksanaan kontraknya di mulai pada 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013.

Sampai proses pelaksanaan pengadaan selesai, PT SMP telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dalam kontrak. 

Dari hasil penelitian bahan keterangan dan dokumen ditemukan potensi dugaan tindak pidana korupsi, oleh sebab itu kasus ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada Juni 2016.

Menurutnya, dari proses penyelidikan, penyidik menemukan beberapa penyimpangan. Mulai dari dugaan mark-up harga satuan barang alat kesehatan, membuat dokumen fiktif, pengaturan lelang dan perubahan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dengan yang diserah terimakan kepada RSUD dr Rasidin.

"Terkait perkara tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan sekitar 45 orang saksi, termasuk ahli. Dari hasil pemeriksaan aaksi dan ahli, adanya kerugian negara yang nilai kerugiannya ditaksir miliaran dan saat ini sedang dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," ujarnya.

[Halbert Caniago]

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Rezka Delpiera