Pol PP Pessel Usulkan Penambahan Personel untuk Tahun 2020

ilustrasi
ilustrasi (net)

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran (Pol PP-Damkar) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat membutuhkan penambahan personel dalam memaksimal penegakan peraturan daerah (Perda) setempat.

Kadis Pol PP-Damkar Pesisir Selatan, Dailipal mengungkapkan, sejauh ini selain keterbatasan armada, persoalan personel merupakan salah kendala berat Pol PP dalam memaksimalkan penegakan Perda.

baca juga: Sektor Pariwisata Bakal Dibuka, Jokowi: Strategi Khusus Harus Disiapkan

"Dan kebutuhan ini sudah kita usulkan untuk 2020. Karena dengan ketersedian personel hari ini, masuk dalam kendala berat kita di lapangan, "ungkap Dailipal kepada KLIKPOSITIF , Selasa 17 September 2019.

Ia menjelaskan, saat ini sesuai kemampuan personel Pol PP- Damkar Pesisir Selatan berjumlah sebanyak 205 orang. Dari 205 orang tersebut, 62 orang khusus Damkar, 38 orang Pol PP operasional, 50 orang Pol PP piket dan selebihnya terbagi dari pejabat dan staf.

baca juga: Judi Sabung Ayam, Dua Orang di Pasaman Barat Ditangkap

"Dan untuk tahun 2020, kita usulkan sebanyak 165. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana melalui persetujuan DPRD," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menginstruksikan Satpol PP dan Damkar untuk menertibkan Orgen Tunggal sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Trantibum).

baca juga: Kerahkan Tentara untuk Disiplinkan Warga, Presiden: Jika Efektif Diperluas

Hal itu disampaikan Bupati Hendrajoni, saat menjadi pembina Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2019, Senin (16/9) di halaman kantor bupati setempat.

Hal tersebut sesuai dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang melaporkan orgen tunggal beroperasi diluar ketentuan Perda dan visi-misi daerah dalam membudayakan masyarakat agamais.

baca juga: Momen Lebaran, Polres Payakumbuh Tangkap Dua Pelaku Penipuan Jual Beli Batu Delima

"Segera data dan undang semua pemilik organ yang ada di kecamatan, kemudian dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan sesuai dengan agama dan budaya yang kita miliki," ucapnya.

Kiki Julnasri Priatama

Penulis: Ramadhani