Feri Amsari: Dua Langkah Hukum Akan Ditempuh Terkait Revisi UU KPK

"Langkah hukum yang ditempuh yakni uji materil hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK)"
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari (Padangkita.com)

PADANG, KLIKPOSITIF - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari mengatakan ada dua langkah hukum yang bisa ditempuh terkait dengan disahkannya revisi Undang-Undang KPK oleh DPR pada Selasa, 17 September 2019 kemarin.

Langkah hukum yang ditempuh yakni uji materil hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan melaporkan Presiden dan DPR sebagai pelaksana dalam revisi Undang-Undang KPK. "Ada kedudukan hukum dalam mengajukan uji formil terkait prosedur pembentukan UU KPK dan uji materi atas pasal-pasal yang berdampak," katanya saat dihubungi, Rabu, 18 September 2019.

Selain itu, dalam pembentukan UU ada beberapa prosedur yang dilanggar diantaranya tidak ada dalam Prolegnas yang menjadi prioritas tahunan. "Revisi UU KPK ini saat diusulkan tidak masuk Prolegnas tahun 2019. Revisi UU KPK hanya ada dalam Prolegnas jangka menengah, 2014-2019," tuturnya.

Langkah kedua yakni melaporkan presiden dan DPR ke PTUN terkait tindakan yang diambil dalam revisi ini. "Dalam mekanisme paripurna yang tidak korum dengan minimal kehadiran 281. Namun yang hadir hanya 80. Walaupun dinyatakan tercatat hadir dan izin, namun hal itu tetap tidak bisa dijadikan sebagai bagian dalam mengambil keputusan soal rancangan ini. Sehingga ini menjadi hal yang cacat hukum," jelasnya.

Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah-langkah hukum untuk mengajukan permohonan ke KPK dan PTUN. "Kita masyarakat sipil dan sejumlah penggiat anti korupsi sedang mempersiapkannya. Dan minggu depan akan kita ajukan permohonan," tuturnya.

Sebelumnya, DPR mensahkan Revisi UU KPK pada Selasa, 18 September 2019. Dalam revisi itu, 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh; dua fraksi yakni Gerindra dan PKS memberi catatan soal badan pengawas, dan fraksi demokrat belum menyatakan pendapat. (*)