Enggan Digusur, Forum Pedagang Pasar A Lubuk Alung Datangi Kantor PT KAI Sumbar

"Kami juga meminta PT KAI untuk meninjau kembali biaya pembongkaran dan ongkos angkut atau kerohanian yang telah ditetapkan sebesar Rp150 ribu per meter, karena kami nilai tak sesuai dengan hak para pedagang"

PADANG, KLIKPOSITIF -- Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Pedagang Pasar A Lubuk Alung melakukan orasi di Stasiun Kereta Api, Simpang Haru, Padang pada Rabu 18 September 2019.

Aksi tersebut dilakukan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) II Sumatera Barat untuk menunda penertiban lahan yang mereka tempati.

Kurang lebih sebanyak 50 korban terdampak penertiban pembukaan jalur kereta api yang ditempati masyarakat yang tinggal di tanah PTKAI.

"Kami menolak, karena ini menyangkut perekonomian dan kelangsungan hidup para pedagang," kata Koordinator Aksi, Rodi Indra Syahputra.

Dalam aksinya, massa tersebut meminta penundaan penertiban lahan hingga lima tahun ke depan.

"Kami juga meminta PT KAI untuk meninjau kembali biaya pembongkaran dan ongkos angkut atau kerohanian yang telah ditetapkan sebesar Rp150 ribu per meter, karena kami nilai tak sesuai dengan hak para pedagang," lanjutnya.

Sementara itu, pandangan berbeda diberikan oleh Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Divre II Sumatera Barat, M Reza Fahlepi.

Menurutnya, penertiban lahan seluas 1.686 meter persegi yang dilakukan oleh pihaknya telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di PT KAI.

"Kami telah melakukan berbagai upaya dalam penertiban lahan di wilayah stasiun Lubuk Alung sekitar bulan Januari 2019 lalu," ujarnya.

Hasil sosialisasi dengan pemilik bangunan, sebut Reza mengeluarkan kebijakan baru dimana para pemilik lahan diberikan tenggang waktu pengosongan bangunan hingga Juni 2019, atau pasca Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.

"Bahkan kami berikan lagi tenggang waktu hingga akhir Agustus 2019. Karena tak juga diindahkan, kami pun sudah mengeluarkan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3 yang sudah diserahkan kepada pemilik bangunan dan masing-masing surat peringatan diberi waktu lima hari kalender untuk melakukan pengosongan. Kami telah bekerja sesuai aturan berlaku," tutupnya. ... Baca halaman selanjutnya