Komisi V Sahkan Anggaran Seluruh Mitra Kerja Jelang Akhir Masa Jabatan, Ini Pagu Anggarannya

"pagu alokasi anggaran Kementerian PUPR menjadi sebesar Rp 120,2 triliun, Kemenhub sebesar Rp 43,1 triliun, Kemendes PTT sebesar Rp 3,4 triliun, kemudian BMKG sebesar Rp 3 triliun, Basarnas sebesar Rp 2,2 triliun, dan BP-BPWS sebesar Rp 215, 9 miliar sebagai pagu tetap"
Ilustrasi (Suara.com)

KLIKPOSITIF -- Komisi V DPR RI menyetujui RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Perencanaan dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) dalam Rapat Kerja terakhir Komisi V DPR RI periode 2014-2019.

“Pertama, pagu alokasi anggaran Kementerian PUPR menjadi sebesar Rp 120,2 triliun, Kemenhub sebesar Rp 43,1 triliun, Kemendes PTT sebesar Rp 3,4 triliun, kemudian BMKG sebesar Rp 3 triliun, Basarnas sebesar Rp 2,2 triliun, dan BP-BPWS sebesar Rp 215, 9 miliar sebagai pagu tetap,” kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis saat membacakan simpulan rapat dan diikuti dengan pernyataan “Setuju” dari seluruh anggota yang hadir di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Sejumlah catatan turut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI yang turut hadir. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir (F-Golkar) mengatakan bahwa meski anggaran sudah ditetapkan, jangan sampai mengesampingkan catatan-catatan yang sudah dibahas.

“Apa yang sudah kita sampaikan jangan hanya sekedar dummy atau variabel pelengkap yang tidak berguna. Perlu diingat bahwa apa yang kita suarakan adalah aspirasi yang kami terima dari rakyat,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Gatot Sudjito (F-Golkar) turut memberikan aksentuasi tajam berkaitan dengan dilaksanakannya aspirasi anggota dalam pelaksanaan anggaran keseluruhan mitra Komisi V DPR RI tersebut.

“Sesuai amanat undang-undang, pasti Anggota menyuarakan (suara) dapilnya. Selama kurang lebih 20 hari tersisa ini masih ada ruang untuk diperjuangkan, misalnya jembatan gantung yang belum selesai atau bis-bis di Kemenhub,” tambahnya.

Sebagai kata ... Baca halaman selanjutnya