Penjelasan Pemko Terkait Spanduk Dukungan Terhadap Revisi UU KPK di Pagar Dinas PUPR Payakumbuh

"Kita sudah cek data dan bisa pastikan aliansi tersebut tidak terdaftar dan tidak diketahui siapa orang-orang yang berada belakangnya"
Spanduk yang terpasang di pagar bagian luar Dinas PUPR Kota Payakumbuh. (Ist)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Kepala Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh, Budi Permana mengungkapkan, bahwa pemasangan spanduk dukungan terhadap revisi UU KPK di pagar luar kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tak beretika.

Menurut Budi Permana, pihaknya sudah melakukan pengecekan data terkait keberadaan Aliansi Masyarkat Anti Korupsi yang namanya tertera pada spanduk berukuran sekitar 1 X 3 meter tersebut.

"Kita sudah cek data dan bisa pastikan aliansi tersebut tidak terdaftar dan tidak diketahui siapa orang-orang yang berada belakangnya," tegas Budi Permana, Kamis (19/9).

Budi mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi. Dikatakannya, pihak Kesbangpol saat ini tengah menyelidiki siapa sesungguhnya oknum yang tidak bertanggungjawab itu.

"Sesuai arahan, pemko sangat menyayangkan tindakan tersebut dan pemko tidak ada urusan dengan aksi dukung mendukung revisi UU tersebut. Karena itu, bukanlah urusan pemerintah daerah. Kita juga menyayangkan tindakan pemasangan spanduk tersebut di pagar instansi pemerintah tanpa izin. Ini jelas tidak beretika," katanya.

Dijelaskannya, Budi meminta kepada warga Payakumbuh untuk menyampaikan aspirasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Silahkan sampaikan aspirasi, tapi pakai etika dan taat aturan. Jangan serampangan, justru itu menimbulkan antipati orang kepada perjuangan anda," pungkas Budi. (*)