LBH Sumbar Akan Gugat Bupati Hendrajoni ke Pengadilan, Ini Sebabnya

Bangunan RSUD M Zein Painan yang terbengkalai
Bangunan RSUD M Zein Painan yang terbengkalai (Kiki Julnasri/Klikpositif)

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Sumatera Barat berencana akan menggugat Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni ke pengadilan terkait polemik penghentian pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan yang terbangkalai sampai saat ini.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif LBH Sumetera Barat, Zentoni dalam siaran persnya nomor 02/ZN/ LBH -SB/IX/2019 yang diterima KLIKPOSIF, Kamis 19 September 2019. Ia menilai, kebijakan tersebut sudah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan mesti diadili.

baca juga: Kisah Perantau Minang Tak Bisa Pulang dari Malaysia

"Dalam waktu dekat LBH SUMBAR berencana akan menggugat Bupati Pesisir Selatan ke Pengadilan Negeri Painan terkait dengan tindakan Bupati Pesisir Selatan yang menghentikan sepihak pembangunan RSUD M. Zein Painan," ungkap Zentoni dalam siaran persnya.

Ia mengatakan, penghentian pembangunan RSUD M. Zein Painan secara sepihak adalah termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onrechtmatige Overheids Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

baca juga: Satu Pasien COVID-19 Asal Pessel Dinyatakan Sembuh

" LBH SUMBAR berharap Pengadilan Negeri Painan nantinya akan mengabulkan seluruh tuntutan oleh karena keberadaan RSUD M. Zein Painan sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan ," ungkapnya.

Diketahui, pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dimulai sejak 2015. Ketika itu, Bupati Pesisir Selatan dijabat Nasrul Abit, dan rencana pembangunannya telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

baca juga: Satgas BUMN Salurkan Bantuan Penanganan COVID di Pessel

Kegiatan pembangunannya didanai dengan pinjaman pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT SMI) senilai Rp99 miliar. Dari besaran dana itu, Rp96 miliar untuk pembangunan fisik gedung, dan sisanya sebagai pembelian perlengkapan peralatan kesehatan.

Hingga kini, pemerintah daerah telah mencairkan Rp32 miliar, dari total pinjaman, dengan cicilan utang ditambah bunga sebesar Rp9,2 miliar per tahun. Namun, pada 2017, ketika bupati dijabat Hendrajoni pembangunan tersebut dihentikan.

baca juga: Jelang Lebaran, Ribuan Anak Yatim dan Piatu di Pessel Dapat Santunan dari Baznas

Terpisah, Anggota DPRD Pessel , Novermal Yuska mengatakan, rencana LBH Sumbar dalam menggunggat Bupati Hendrajoni sah-sah saja.

"Sah-sah aja. Tapi tentu harus jelas dulu legal standingnya," ujarnya.

Kendati demikian, sebagai anggota DPRD Pessel , ia tetap komitmen menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sumbar keluar. Karena hasil dari BPKP merupakan salah satu jalan keluar untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Kalau ternyata proses pembangunannya sudah sesuai aturan, tentu pembangunannya harus dilanjutkan. Kalau ditemukan ada indikasi pidana korupsi, harus diserahkan ke penegak hukum untuk diusut tuntas," tutupnya.

[Kiki Julnasri]

Penulis: Rezka Delpiera