Sebut LBH Sumbar Tidak Tahu Apa-apa, Hendrajoni: Kalau Salah, Saya Lapor Balik

Bupati Pessel Hendrajoni
Bupati Pessel Hendrajoni (Kiki Julnasri/Klikpositif)

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Bupati Pesisir Selatan , Hendrajoni menilai, Lembaga Badan Hukum ( LBH ) Sumatera Barat tidak mengerti apa-apa terkait penghentian pembangunan RSUD. M.Zein Painan yang terbangkalai saat ini.

Ia menyarankan, LBH Sumbar mesti mempelajari dulu terkait persoalan yang terjadi dalam penghentian pembangunan rumah sakit tersebut sebelum melanjuti gugatan. Karena, jika salah-salah laporan, LBH Sumbar bisa dilaporkan balik.

baca juga: Kontak dengan Pasien Positif, 43 Warga Pessel Jalani Karantina COVID-19

"Gak usah ditanggapi, biari aja. Dia gak ngerti tu. Besok kalau salah, salah laporan, saya laporkan balik dia," terang Hendrajoni saat dihubungi melalui jaringan Handphone di Painan, Kamis 19 September 2019.

Ia mengatakan, LBH Sumbar tidak perlu ikut campur terhadap persoalan pembangunan rumah sakit tersebut. Sebab, sejauh ini adem-adem saja dan DPRD Pessel pun tidak pernah komplen dengan kebijakannya.

baca juga: Pemkab Pessel Buka Seluruh Objek Wisata Untuk Umum

"Tidak urusan dengan dia, DPRD aja tidak ada komplen. Kenapa dia yang ikut ribut," sambungnya.

Ia menjelaskan, adanya penghentian rumah sakit tersebut, karena dinilai telah banyak terjadi masalah. Mulai, dari ekspektasi bangunan, hingga penyimpangan-penyimpangan yang ditemukannya.

baca juga: 30 Warga Batangkapas Pessel Jalani Karantina COVID-19

"Tidak mungkin saya lanjuti belum ada hasil hukum jelas. Bisa masuk penjara saya nanti (kalau terus dilanjutkan)," terangnya.

Terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit, ia akan tetap bertahan pada komitmennya. Dan tidak akan melanjutkan sebelum ada hasil audit BPKP Sumbar.

baca juga: Kisah Perantau Minang Tak Bisa Pulang dari Malaysia

"Tunggu saja hasil audit BPKP. Kalau hasil BPKP lanjuti, ya saya lanjutin. Tidak ada urusan dengan dia ( LBH Sumbar," tutupnya.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Sumatera Barat berencana akan menggugat Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni ke Pengadilan terkait polemik penghentian pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan yang terbangkalai sampai saat ini.

Hal disampaikan Direktur Eksikutif LBH Sumetera Barat, Zentoni dalam siaran persnya nomor 02/ZN/ LBH -SB/IX/2019 yang diterima KLIKPOSIF, Kamis 19 September 2019. Ia menilai, kebijakan tersebut sudah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum penguasa dan mesti diadili.

Ia mengatakan, penghentian pembangunan RSUD M. Zein Painan secara sepihak adalah termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onrechtmatige Overheids Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Diketahui, pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dimulai sejak 2015. Ketika itu, Bupati Pesisir Selatan dijabat Nasrul Abit, dan rencana pembangunannya telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

Kegiatan pembangunannya didanai dengan pinjaman pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT SMI) senilai Rp99 miliar. Dari besaran dana itu, Rp96 miliar untuk pembangunan fisik gedung, dan sisanya sebagai pembelian perlengkapan peralatan kesehatan.

Hingga kini, pemerintah daerah telah mencairkan Rp32 miliar, dari total pinjaman, dengan cicilan utang ditambah bunga sebesar Rp9,2 miliar per tahun. Namun, pada 2017, ketika bupati dijabat Hendrajoni pembangunan tersebut dihentikan.

(Kiki Julnasri)

Penulis: Rezka Delpiera