DPRD Kritik Kinerja OPD di Pasbar Terkait Hal Ini

Suasana saat Rapat pandangan terhadap APB Perubahan 2019 di ruang Bamus Gedung Parlemen Padang Tujuh
Suasana saat Rapat pandangan terhadap APB Perubahan 2019 di ruang Bamus Gedung Parlemen Padang Tujuh (KLIKPOSITIF/ Irfan PS)

PASAMAN BARAT, KLIKPOSITIF -- Anggota DPRD Pasaman Barat ( Pasbar ) mengkritik kinerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didaerah itu.

Hal itu disampaikan sejumlah anggota dewan setempat dihadapan Setdakab Pasbar dan para OPD Pasbar saat dalam Rapat pandangan terhadap APBD Perubahan 2019 di ruang Bamus Gedung Parlemen Padang Tujuh, Kamis (20/9).

baca juga: Polisi Benarkan Laporan PDIP Soal Dugaan Peyebaran Hoaks Terkait Puan Maharani di Pasbar

"Peraturan yang dibuat harus berjalan. Kami pun berjalan dengan sesuai Tatib. Jangan remehkan kami. Ingat, ketika kami diremehkan, kami akan eksekusi," kata Adriwilza anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.

Ia menambahkan, mari kita saling harga menghargai dan bekerjasama serta jalin komunikasi dalam memajukan serta membuat Pasaman Barat lebih baik kedepannya. Bekerjalah secara optimal dan profesional.

baca juga: Diduga Sebarkan Gambar dan Pesan Hoaks Puan Maharani, Ketua DPRD Pasbar Dipolisikan

"Kalau DPRD dengan Pemerintah komunikasi dan kerjasama nya bagus, maka semua akan berjalan dengan lancar untuk kepentingan rakyat," pinta dia dalam rapat itu.

Sedangkan disisi lain menurut Baharuddin Raaban anggota dari Fraksi PAN (mantan Bupati Pasaman dan Pasbar ), ini sejarah terburuk sejak Kabupaten Pasaman Barat ini didirikan, sejumlah para OPD dinilai tidak bekerja dengan baik.

baca juga: Pasca Protes Masyarakat Air Haji Pasbar ke PT Agrowiratama, Ini Hasil Pertemuannya

Defisit ada sekitar Rp72 milyar. Sisi lain kata dia, silpa pun terlalu besar sekitar Rp100 miliar, sehingga dinilai OPD tidak bekerja.

"Ini Defisit dan Silpa sejarah terburuk sejak Pasbar ini berdiri," ujarnya.

baca juga: Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa UNRI Melalui Edukasi COVID-19 dan Pemberian Masker di Nagari Jonggor Pasbar

Rosdi, anggota DPRD Pasbar dari Fraksi Golkar pun menilai kinerja OPD tidak bisa diukur. Ia menduga, program para OPD seperti di copas dari daerah luar. Sebab kata dia, program yang dibuat tidak jelas arah dan pemaparannya.

"Apa betul itu program nya atau itu copas dari daerah luar, tanya Rosdi. Sehingga dia menilai, para OPD tidak bisa memaparkan rencana anggaran yang dibuat nya sendiri. Menurutnya, hal itu yang membuat kendala untuk kemajuan pasbar .

Erefriwan anggota DPRD masih dari Fraksi Golkar menambahkan, anggaran untuk pendidikan di Pasaman Barat sangat besar, bahkan 20 persen diprioritaskan untuk pendidikan dari seluruh total anggaran.

"Namun yang herannya, kualitas pendidikan di Pasbar termasuk terburuk dan hingga saat ini belum terlihat dampak yang positif," ungkap dia.

Sementara Setdakab Pasbar Yudesri menjelaskan, apa yang disampaikan oleh wakil rakyat adalah masukan yang baik. Kinerja OPD kedepannya akan di evaluasi secara berjangka dan bertahap, serta program-program pun segera akan dilakukan perbaikan.

Yudesri pun berharap agar tetap kedepannya tetap bergandengan tangan dan akan terus menjalin komunikasi yang baik serta membina kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintah, demi menuju Kabupaten Pasaman Barat yang lebih baik," harap Yudesri.

Terpisah, Parizal Hafni calon Ketua Defenitif DPRD Pasbar kepada KLIKPOSITIF mengatakan "Saya yakin, jika opd ini bekerja dengan baik akan bisa mencapai target dan tidak akan terjadi defisit anggaran dan Silpa anggaran yang besar. Namun karena ini monitornya kurang baik, ya begitu lah kejadiannya.

Ia meminta agar para OPD bekerjalah dengan profesional dan optimal. "Kalau komunikasi DPRD dan Pemda bagus, maka semua akan berjalan dengan lancar.

Ingat, DPRD itu bisa melakukan evaluasi terhadap OPD lalu direkomendasi ke Bupati. Jika rekomendasi dewan tidak ditindaklanjuti, maka secara tegas pun bisa dipertanyakan. "Mari bergandengan tangan, karena kita saling keterkaitan, apa salah nya menghargai kami," pintanya.

Kedepan semua lini akan dilibatkan agar ada era perubahan, Tokoh Masyarakat, LSM dan Media akan dilibatkan secara aktif. Itu sudah disampaikan kepada Bupati agar semua fungsi akan dijalankan dan diaktifkan," tutupnya. [Irfan Pasaribu]

Penulis: Eko Fajri