Sidang Lanjutan Mangrove Bergulir, Tim PH Minta Hakim Batalkan Surat Dakwaan Jaksa

"Selain tidak sesuai prosesdur hukum, pihaknya juga menilai proses kasus yang menjerat kliennya terkesan tembang pilih, karena ada empat orang yang dilaporkan bersamaan dengan Rusma Yul Anwar untuk kasus yang sama"
Sidang Kedua Kerusaksan Mangrove di Pessel yang digelar di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Selasa 25 September 2019 (Istimewa )

PESSEL, KLIKPOSITIF - Tim Penasehat Hukum meminta hakim membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus Wakil Bupati Rusma Yul Anwar atas dugaan kerusakan mangrove atau hutan bakau di Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Penasihat hukum terdakwa dari Kantor Hukum Sutomo, S. H ini mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat dalam menerapkan pasal pidana pada kliennya Rusma Yul Anwar.
Sebab, dakwaan JPU tidak memperlihatkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya.

"Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah kami sampaikan, maka kami selaku Penasihat Hukum memohon kepada ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, untuk menerima keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya," kata penasihat hukum terdakwa yaitu Vino Oktavia cs dalam eksepsinya pada Sidang Kedua Kerusaksan Mangrove di Pessel yang digelar di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Selasa 25 September 2019.

Sidang ini, tampak dihadiri langsung oleh Rusma Yul Anwar dengan mengenakan kemeja biru, dan celana hitam. Lebih lanjut dalam eksepsi terdakwa disebutkan kalau dakwaan penuntut umum juga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan mengatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima karena disusun yang tidak sesuai prosedur hukum.

Menurutnya Undang-undang nomor 27 tahun 2007 secara tegas dan spesifik mengatur ekosistem mangrove dibandingkan pasal 98 ayat (1) UU 32 tahun 2009 (dakwaan kesatu jaksa).

"Seperti persoalan perusakan mangrove yang didakwakan ke klien kami, harusnya masuk dalam rezim hukum UU Nomor 27 tahun 2007 dan perubahannya, karena pengaturannya lebih khusus dibandingkan UU 32 tahun 2009, sesuai azas lex spesicialis derogat legi leex generalis (aturan lebih khusus mengesampingkan aturan lebih umum)," katanya.

Selain tidak sesuai prosesdur hukum, pihaknya juga ... Baca halaman selanjutnya