Ini Isi Tuntutan Mahasiswa yang Ditandatangani Lima Anggota DPRD Pasbar

"Para mahasiswa juga menuntut penyelesaian sejumlah persoalan di Pasbar"
Baharuddin Raaban membacakan satu persatu isi tuntutan mahasiswa (Istimewa)

PASAMAN BARAT, KLIKPOSITIF -- Sebanyak lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, menyetujui dan menandatangani tuntutan Mahasiswa gabungan Pasaman Barat yang berunjuk rasa di gedung dewan, Jumat (27/9/2019) kemarin.

Kelima anggota dewan itu yakni, Baharuddin Raaban, Dedi Lesmana, Endra Yama Putra, Syafridal dan Subandrio.

"Kami wakil rakyat Pasaman Barat mendukung penuh aspirasi mahasiswa. Mari kita kawal bersama peraturan-peraturan yang timpang," tegas Baharuddin Raaban yang juga merupakan mantan Bupati Pasaman dan Pasaman Barat.

"Apa yang tertuang dalam tuntutan mahasiswa Pasaman Barat akan kami tindaklanjuti, sesuai kewenengan yang ada,” sambungnya.

Ada lima isi tuntutan yang ditandatangani yakni pertama penolakan Draf RUU KUHP pasal 219 dan pasal 241 karena dipandang akan membatasi hak berbicara. Pasal 432 dipandang pemerintah telah dengan sengaja membiarkan masyarakat menjadi gelandangan.

Sedangkan pasal 418 ayat 1 (satu) melegalkan praktek perizinan sehingga dipandang sangat berbahaya karena akan merusak tatanan keluarga, masyarakat serta mencederai nilai moralitas, susila dan keindonesiaam yang dimiliki.

Kedua penolakan Draf RUU Pertanahan pada pasal 26 ayat 1,2,3 dan 4 yang dipandang akan menguntungkan pihak-pihak yang menguasai lahan HGU dan dipandang akan merugikan rakyat Indonesia atau Negara yang seharusnya dapat memanfaatkan HGU untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketiga penolakan Draf RUU Permasyarakatan pada pasal 7 dan 9 huruf C yang dipandang bernuansa kebebasan dan keleluasaan kepada tahanan dan narapidana untuk berekreasi.

Keempat penolakan Draf RUU Pertambangan dan Mineral pada pasal 9 ayat 2 (dua) yang diusulkan DPR akan membuat perusahaan terus meninggalkan lubang maut (bekas tambang) dengan alasan menjadi objek wisata.

Kelima penolakan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 1 ayat 7, ... Baca halaman selanjutnya