#GejayanMemanggil Jilid II, Aliansi Rakyat Bergerak Usung 9 Tuntutan

Massa aksi #GejayanMemanggil pada Senin 30 September 2019 di Yogyakarta.
Massa aksi #GejayanMemanggil pada Senin 30 September 2019 di Yogyakarta. (KLIKPOSITIF/Ade Suhendra)

YOGYAKARTA, KLIKPOSITIF -- Aliansi Rakyat Bergerak di Yogyakarta kembali turun ke jalan, Senin 30 September 2019. Gabungan dari mahasiswa, jurnalis, buruh, pelajar, dan elemen masyarakat ini tuntut 9 hal terkait beberapa hal seperti permasalahan KPK, pelanggaran HAM, UU Pertanahan, militerisme dan pelanggaran HAM di Papua serta pembakaran hutan.

Sebelumnya, Aksi #GejayanMemanggil Jilid I telah digelar pada 23 September 2019 lalu dengan menuntut 7 hal. Humas Aksi #GejayanMemanggil Syahdan mengatakan tuntutan yang disampaikan sebelumnya adalah mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP dan menlndesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami juga menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja dan pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria," ujar Syahdan.

Baca Juga

Selain itu, Aksi #GejayanMemanggil Jilid I juga mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor. Namun kali ini dikatakan Syahdan, Aliansi Rakyat Bergerak menegaskan bahwa aksi #GejayanMemanggil adalah Aksi Damai yang diinisiasi oleh mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta yang digerakkan secara kolektif karena keresahan terhadap berbagai isu Nasional yang ada di Indonesia saat ini.

"Dalam kesempatan kedua ini, Aliansi Rakyat Bergerak menuntut 9 hal yaitu hentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, tarik seluruh komponen militer, usut tuntas pelanggaran HAM, dan buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua. Kemudian mendesak pemerintah pusat segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha serta korporasi pembakaran hutan dengan mencabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bagi perusahaan besar perkebunan," ujarnya.

Selain itu, tuntutan ini juga mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Kemudian mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasaan Seksual dan merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP serta meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.

"Kami juga menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Minerba. Serta tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat dengan mengadili penjahat HAM," katanya.

[Ade Suhendra]

Video

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Iwan R