Kogami: Gempa Tsunami, Pemerintah Jangan Berikan Rasa Aman Palsu Kepada Warga Sumbar

Ilustrasi/KLIKPOSITIF
Ilustrasi/KLIKPOSITIF (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Komunitas Siaga Bencana (Kogami) menilai, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah soal mitigasi bencana gempa dan tsunami di Sumatera Barat (Sumbar) yang harus diselesaikan.

Direktur Eksekutif Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi melihat, selama ini pemerintah daerah selalu mengklaim kesiapsiagaan bencana dengan mitigasi di Sumbar telah dilakukan dan masyarakat telah paham apa yang akan mereka lakukan jika terjadi gempa dan tsunami.

baca juga: Banjir Ganggu Pelaksanaan PSBB di Kepulauan Mentawai

Namun, kenyataan dilapangan jauh berbeda dengan klaim tersebut. Masyarakat banyak yang belum paham soal kesiapsiagaan bencana. 

"Soal mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami ini, pemerintah jangan memberikan rasa aman palsu kepada masyarakat," ujarnya saat dihubungi KLIKPOSITIF , Selasa, 1 Oktober 2019.

baca juga: Pemkab Sebut Jalan Trans Mentawai Bisa Percepat Penanggulangan Bencana

Dilanjutkannya, 10 tahun gempa Padang tidak banyak yang dilakukan pemerintah soal kesiapsiagaan bencana terhadap masyarakat. Dia mengakui pemerintah telah melakukan upaya namun belum maksimal.

"Saya akui program dan anggaran tersedia, pembangunan juga dilakukan, tapi coba tanya masyarakat pinggir pantai di Padang saja dulu, apakah mereka tahu kemana akan lari saat terjadi gempa bumi dan berpotensi tsunami. Kemudian apakah mereka tahu mana gedung yang bisa dijadikan untuk menyelamatkan diri. Jawaban tidak," tegasnya.

baca juga: Selain Virus Corona, Ini 10 Ancaman yang Dihadapi Manusia Saat Ini

Ia menilai, banyak program pemerintah tidak menyentuh langsung kepada masyarakat dan tidak berkelanjutan. Padahal bencana bisa datang kapan saja, hal itu berbanding terbalik dengan pemahaman masyarakat yang cepat lupa soal mitigasi bencana.

"Jangan yang jauh-jauh dulu, simulasi bencana di kantor gubernur Sumbar saja, berapa yang ikut? Bagaimana kedulian mereka kalangan terdidik? kurang. Belum lagi nanti masyarakat," ujarnya.

baca juga: Bencana Hari Ini, Pohon Tumbang dan Longsor Landa Kabupaten Agam

Kemudian, Patra menekankan, sosialisasi dari pemerintah melalui BPBD tidak hanya bagi kalangan tertentu atau pada warga zona merah saja. Mereka yang tinggal di zona hijau juga harus diprioritaskan.

"Kota Padang contohnya, mereka yang tinggal di zona hijau belum tentu aman, tidak. Mereka belanja ke Pasar Raya dan kegiatan lain mereka berada di zona merah. Lihatlah gedung pemerintah, pusat perbelanjaan dan aktivitas pendidikan berada di zona merah. Jadi sosialisasi harus menyeluruh dan secara terus menerus," terangnya.

Selain itu, pemerintah daerah harus punya alternatif rencana evakuasi. Sebab saat ini kebanyakan sekolah di Padang hanya berpatokan pada shelter. Namun jika shelter roboh kemana mereka akan lari.

"Apa rencana evakuasi selanjutnya, banyak kami temukan sekolah yang sudah punya shelter, tapi mereka tidak punya rencana evakuasi lanjutan. Pemerintah harus hadir disini," tegasnya.

Terakhir, pemerintah daerah juga harus mengawasi pembangunan di zona merah serta kelayakan bangunan aman gempa sebagai bentuk mitigasi bencana. "Harus menyeluruh diawasi, mulai dari masyarakat hingga bangunannya," tukasnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir