NPHD Pilkada Disetujui, KPU dan Bawaslu Limapuluh Kota Dapat Anggaran Rp31,4 M

"Rincian dana tersebut, sebesar Rp20.518.400.000 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima Rp10.994.560.000."
Penandatanganan NPHD Pilkada serentak 2020. (Ist)

LIMAPULUH KOTA, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota menyetujui anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang sekitar Rp31,4 miliar.

Rincian dana tersebut, sebesar Rp20.518.400.000 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima Rp10.994.560.000.

Besar anggaran tersebut disetujui Pemkab Limapuluh Kota, setelah ditandatanganinya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Irfendi Arbi bersama Ketua KPU, Masnijon dan Ketua Bawaslu Yoriza Asra, Selasa (1/10).

Untuk KPU Kabupaten Limapuluh Kota, sebelumnya anggaran Pilkada yang diajukan ke pemkab sebesar Rp21,8 M. Sedangkan untuk Bawaslu, anggaran yang diajukan sebesar Rp12 M.

Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijon yang dihubungi KLIKPOSITIF, Rabu (2/10) sore mengakui, total anggaran yang disetujui sedikit kurang dibandingkan yang diajukan. Meski demikian, berkurangnya anggaran yang disetujui itu tidak akan mengganggu kinerja pihaknya.

"Yang disetujui itu sesuai dengan ketersediaan anggaran pemda. Tapi hal itu tidak akan mengganggu pelaksanaan, karena kita akan bisa memangkas yang ada sesuai dengan kebutuhan," kata Masnijon.

Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra mengakui, bahwa anggaran untuk Pilkada serentak 2020 telah disetujui Pemkab Limapuluh Kota.

"Total anggaran yang disetujui sebesar Rp10.994.560.000. Itu disetui setelah ditandatangani NPHD, Selasa (1/10) sekitar pukul 14.00 WIB," katanya. (*)