Kepastian Anggaran Pilkada 2020 di Solsel Belum Jelas, KPU: Kami Tidak Akan Ambil Resiko

"Anggaran yang kami ajukan dipotong atau ditambah tidak masalah, asalkan Pemkab Solsel bisa mempresentasikan kesesuaian anggaran berdasarkan kesanggupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya tidak sekedar mematok anggaran tanpa ada dijelaskan rincian peruntukkannya"
Ketua KPU Solok Selatan, Nila Puspita (Ist)

SOLSEL, KLIKPOSITIF -- Tidak rampung per satu Oktober 2019, waktu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 di Solok Selatan (Solsel) di perpanjang hingga satu Minggu kedepan.

"Berdasarkan ketentuan KPU RI, telah dijadwalkan waktu terakhir penandatanganan NPHD ini hingga 1 Oktober, kemarin. Namun itu belum terlaksana. Selanjutnya, kami memberi kelonggaran satu Minggu mengundurkan jadwal penandatanganan NPHD ini," kata Ketua KPU Solsel, Nila Puspita, Rabu (2/10).

Setelah melalui hasil koordinasi dengan KPU Provinsi ungkapnya, pihaknya memberi waktu sepekan untuk Pemkab Solsel agar dapat memberi kepastian anggaran Pilkada.

"Kepastian anggaran yang dimaksud akan menjadi pegangan kuat bagi KPU menyelengarakan Pilkada". Jelasnya.

KPU katanya, tidak bisa memberi waktu terlalu lama supaya tidak mengganggu persiapan tahapan Pilkada 2020.

Menurutnya tidak masalah apabila Pemkab memangkas nominal anggaran atau menambah dari yang diminta KPU.

"Anggaran yang kami ajukan dipotong atau ditambah tidak masalah, asalkan Pemkab Solsel bisa mempresentasikan kesesuaian anggaran berdasarkan kesanggupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya tidak sekedar mematok anggaran tanpa ada dijelaskan rincian peruntukkannya". ujarnya.

Dengan penjelasan tersebut ujarnya, pihaknya bisa pula menjawab, menyesuaikan atau menjadikan masukan hasil presentasi Pemkab tersebut terhadap tahapan Pilkada yang akan dirumuskan.

"Sejauh ini katanya, pembahasan anggaran yang dilakukan KPU dan Pemkab tidak mengarah ke hal tersebut,"bebernya.

Menurutnya, seharusnya pembahasan anggaran disesuaikan dengan tahapan. Tidak sekedar menyebut angka. Kalau ada anggaran yang terlalu besar diajukan, bisa diberi masukan.

Sehingga pihaknya, bisa pula meninjau ulang dan menyesuaikan kembali dengan tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan.

Ia melanjutkan, pihaknya berharap NPHD ... Baca halaman selanjutnya