Pemko Payakumbuh Bahas Draf RPPLH untuk Dijadikan Perda

"Yang lebih penting, produk ini akan akan dipakai untuk jangka panjang yakni 30 tahun kedepan, maka perlu dipikirkan secara serius dan seksama"
Kepala DLH Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mulai membahas draf Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang akan dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi menyebut, pembahasan RPPLH melibatkan tim pakar dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas, Dr. Ardinis Arbain.

"Yang lebih penting, produk ini akan akan dipakai untuk jangka panjang yakni 30 tahun kedepan, maka perlu dipikirkan secara serius dan seksama," kata Dafrul Pasi, Jumat (4/10).

Penyusunan RPPLH sendiri sesuai dengan amanat UU Nomor 32 tahun 2009. Nantinya, produk yang nanti dihasilkan bakal jadi guiden atau panduan dalam melaksanakan pembangunan di masing-masing sektor.

"Saat ini semua bentuk rencana pembangunan harus berpedoman kepada rencana pengelolaan lingkungan hidup ini. Semua kegiatan berangkat dari dokumen lingkungan hidup yang akan kita hasilkan ini," tegas Dafrul.

Dalam draf RPPLH tersebut Dr. Ardinis Arbain menuliskan masalah lingkungan hidup di Kota Payakumbuh dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian.

"Pertama, penurunan kualitas air, peningkatan pencemaran tanah dan udara serta degradasi keragaman hayati, kedua penurunan kualitas kawasan lindung dan ketiga peningkatan timbulan sampah dan limbah," ujar Ardinis.

Dijelaskannya, permasalahan tersebut akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem seperti penyediaan pangan, penyediaan air bersih, pengaturan tata aliran air, dan beberapa hal lain.

"Untuk menjaga kualitas dan fungsi lingkungan hidup maka perlu disusun upaya-upaya penanggulangan masalah tersebut melalui RPPLH Kota Payakumbuh," jelasnya. (*)