Besok Dilantik, Berikut Unsur Pimpinan DPRD Payakumbuh Periode 2019-2024

"Kami jadwalkan besok tanggal 8 Oktober pelantikan pimpinan defenitif DPRD Kota Payakumbuh. Kami sudah mengundang pihak-pihak terkait, diperkirakan ada sekitar 200 undangan"
Pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh periode 2019-2024, 2 September lalu. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Unsur pimpinan DPRD Kota Payakumbuh defenitif untuk periode 2019-2024 akan dilantik pada rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji pimpinan di ruang sidang utama gedung DPRD, Selasa (8/10).

Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh, Epi Jaya menyebut, tiga unsur pimpinan yang akan dilantik tersebut adalah Hamdi Agus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditetapkan sebagai ketua, selanjutnya Wulan Denura dari Partai Gerindra dan Armen Faidal dari Partai Demokrat selaku wakil ketua I dan II.

"Kami jadwalkan besok tanggal 8 Oktober pelantikan pimpinan defenitif DPRD Kota Payakumbuh. Kami sudah mengundang pihak-pihak terkait, diperkirakan ada sekitar 200 undangan," kata Epi Jaya, Senin (7/10).

Pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD defenitif sendiri akan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Payakumbuh, Indah Wastukencana Wulan.

"Untuk persiapan sudah kita lakukan sebaik mungkin. Termasuk untuk pengamanan kita minta kepada Polres Payakumbuh," jelasnya.

Hamdi Agus yang mendapat mandat dari PKS sebagai Ketua DRPD Payakumbuh periode 2019-2024 mengaku sudah menerima surat keputusan dari Gubernur Sumbar.

"Untuk wakil ketua I, Ibu Wulan Denura dari Partai Gerindra dan Wakil Ketua II, Bapak Armen Faidal. Ini SK-nya juga sudah diterima semua," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Payakumbuh itu.

Usai pelantikan pihaknya akan langsung membentuk alat kelengkapan dewan, seperti komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

"Setelah itu mungkin kita mulai rapat untuk membahas agenda dewan ke depan," jelas Hamdi.

Menurutnya, DPRD Kota Payakumbuh periode 2019-2024 memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk segera menuntaskan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum disahkan oleh DPRD periode sebelumnya.

"Empat Ranperda itu adalah, ketahanan pangan, surat pemerintah berbasis elektronik (SPBE), PDAM, dan Perda perubahan. Kami berharap kinerja ... Baca halaman selanjutnya