Langgar Kode Etik, Lima Komisioner KPU Tanah Datar Diberi Sanksi Peringatan

Sidang koe etik DKPP
Sidang koe etik DKPP (ist)

TANAH DATAR, KLIKPOSITIF --Lima komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara Pemilu. Kelima komisioner ini diberi sanksi peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ketua Bawaslu Tanah Datar Hamdan mengatakan putusan DKPP RI tersebut disampaikan dalam sidang kode etik yang dipimpin Ketua DKPP Harjono didampingi Anggota Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, di Jakarta, Rabu 9 Oktober 2019.

Hamdan menyebutkan putusan DKPP RI Nomor 197-PKE-DKPP/VII/2019 itu menerangkan bahwa sanksi peringatan diberikan kepada Ketua KPU Tanah Datar Fahrul Rozi, dan empat anggota lainnya yakni Henni Sari, Fitri Yenti, Erlonadi, dan Tomas Hendriko.

Baca Juga

Dalam putusan tersebut DKPP RI memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mengeksekusi putusan tersebut paling lama tujuh hari setelah dibacakan dan kepada Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaannya. Hamdan menilai lima komisioner KPU Tanah Datar tidak profesional dan lalai dalam melakukan persiapan logistik Pemilu 2019 dengan ditemukannya kertas suara milik yang tercecer di Kabupaten Kampar Riau.

Selain itu, juga lalai dalam melakukan kroscek jumlah surat suara yang diterima oleh pihak ketiga yang menyebabkan terdapat perbedaan antara BA dengan jumlah fisik surat suara yang diterima.

"Dengan keluarnya putusan DKPP tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi Komisioner KPU Tanah Datar agar lebih baik lagi ke depannya," harap Hamdan.

Kemudian, dalam menghadapi Pilkada serentak 2020, semoga perihal kekurangan dalam Pemilu 2019 bisa diperbaiki serta dapat memaksimalkan koordinasi dengan semua pihak untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tahapan Pilkada di Tanah Datar.

Sementara itu, Komisioner KPU Tanah Datar Fitri Yenti yang menghadiri sidang kode etik tersebut mengatakan putusan DKPP RI itu merupakan bagian dari pembinaan terhadap penyelenggara Pemilu.

"Mendengar pertimbangan dari Majelis DKPP RI, bahwa secara formil KPU Tanah Datar sudah benar melakukan tugas sesuai prosedur terkait surat suara yang tercecer, karena memang bukan bagian dari tanggung jawab KPU Tanah Datar," tuturnya.

Namun, tambah Fitri, secara moril DKPP menganggap hal itu tetap harus direspon oleh KPU Tanah Datar. "Putusan Ini tentu menjadi pembelajaran, sekaligus cambuk untuk menuntun KPU Tanah Datar bisa lebih baik ke depannya," kata Fitri.

Irfan Taufik

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Ramadhani