Bawaslu Tanggapi Sanksi DKPP Terhadap Seluruh Komisioner KPU Limapuluh Kota

"KPU perlu juga meningkatkan sinergitas antara penyelenggara pemilu terkait dengan pelaksanaan tahapan-tahapannya"
Keua Bawaslu Limapuluh Kota, Yoriza Asra. (Ist)

LIMAPULUH KOTA, KLIKPOSITIF -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra berharap sanksi yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah tersebut dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa membuat lembaga tersebut lebih berhati-hati ke depannya serta meningkatkan profesionalitas dalam bekerja.

Menurut Yoriza Asra, sanksi peringatan keras yang dijatuhkan DKPP terhadap Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijon, serta sanksi peringatan terhadap empat komisioner lain harus dihormati semua pihak.

"Tentu DKPP punya pertimbangan-pertimbangan hukum terkait sanksi yang dijatuhkan itu," jelas Yori kepada KLIKPOSITIF, Kamis (10/9).

Dia meminta, untuk ke depannya, KPU bisa lebih hati-hati dan lebih meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan setiap aturan terkait pelaksanaan pemilu.

"KPU perlu juga meningkatkan sinergitas antara penyelenggara pemilu terkait dengan pelaksanaan tahapan-tahapannya," jelas Yori.

Kabupaten Limapuluh Kota sendiri termasuk salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 nanti, dan khusus untuk Pilkada ia menilai kerawanan utama terkait pelanggaran pemilu adalah netralitas ASN.

"Karena ini Pilkada akan lebih kuat ke situ (netralitas ASN), di samping tidak menampikkan potensi pelanggaran lain," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan salinan putusan DKPP dengan nomor: 182-PKE-DKPP/VII/2019 itu, empat Komisioner KPU Limapuluh Kota lainnya dijatuhi sanksi berupa peringatan.

Kasus itu sendiri bermula dari laporan Ketua DPD Perindo Kabupaten Limapuluh Kota, Edison Sumar dengan nomor pengaduan: 188-P/L-DKPP/VI/2019 dan teregistrasi dengan perkara nomor: 182-PKE-DKPP/VII/2019.

Dalam salinan putusan tersebut juga dijelaskan alasan-alasan dan pokok pengaduan, yaitu pada hari Rabu 17 April 2019, pengadu menemukan tertukarnya nomor urut, foto, nama caleg, dan ... Baca halaman selanjutnya