Kepesertaan 18 Persen, Sumbar Berusaha Raih Penghargaan Paritrana BPJS Ketenagakerjaan

"Proses penilaian mulai dari kepesertaan, kepatuhan membayar iuran, regulasi dari pemerintah daerah hingga perlindungan bagi pekerja rentan (informal)"
Penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta jaminan sosial ketenagakerjaan (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Bermodal kepesertaan hanya 18 persen, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akan berusaha keras untuk mendapatkan penghargaan Paritrana dari Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan.

Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin menjelaskan, tidak hanya pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta perusahaan juga berpeluang mendapatkan penghargaan tersebut.

"Proses penilaian mulai dari kepesertaan, kepatuhan membayar iuran, regulasi dari pemerintah daerah hingga perlindungan bagi pekerja rentan (informal)," katanya saat Sosialisasi Penghargaan Paritrana Tahun 2019 dan Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Padang, Kamis, 10 Oktober 2019.

Dijelaskannya, proses penilaian sudah mulai berjalan, kemungkinan April 2020 sudah ada pemenang. Untuk itu diberikan sosialisasi terlebih dahulu agar pemerintah daerah menyiapkan diri. "Langkah tersebut sebagai bentuk dukungan maksimal terhadap penyelenggaraan jaminan sosial," ujarnya.

Asisten Deputi Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Togap Simangunsong menambahkan peraturan daerah menjadi penilaian dengan poin besar.

"Tahun lalu Riau masuk sepuluh besar. Tahun ini kami berharap Sumbar masuk," ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang, Yuniman Lubis mengatakan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sumbar masih 18 persen jauh tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Riau hampir 50 persen dan Kepri mencapai 60 persen. Namun tidak tertutup kemungkinan kedepan ada peningkatan signifikan.

"Kedepan dengan ada Perda bisa terjadi peningkatan, terutama untuk pekerja informasl yang baru 7 persen terlindungi," katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM M. Yani mengatakan, pemerintah provinsi akan berusaha maksimal agar kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumbar ... Baca halaman selanjutnya