Ombudsman RI Minta Pelayanan Publik Daerah Terus Diperbaiki

"pihaknya masih banyak menerima laporan maupun keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik"
Wakil Gubernur Nasrul Abit bersama Kepala Ombudsman RI, Amzulian Rifai menandatangani MoU dengan Pemprov Sumbar, Pemkab Tanah Datar dan Universitas Negeri Padang (UNP) terkait pengawasan dan peningkatanan pelayanan publik, di Auditorium Gubernuran, Senin (14/10) (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Ombudsman Republik Indonesia meminta pelayanan publik di institusi terutama daerah mesti dapat menerapkan standar kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI, Amzulian Rifai, usai penandatangan MoU dengan Pemprov Sumbar, Pemkab Tanah Datar dan Universitas Negeri Padang (UNP) terkait pengawasan dan peningkatanan pelayanan publik, di Auditorium Gubernuran, Senin (14/10).

"Untuk itu kita minta institusi daerah dapat menerapkan standar pelayanan publik kepada masyarakat dengan terus melakukan perbaikan, sehingga masyarakat benar-benar merasa terlayani," ujarnya.

Dikatakan Rifai, dalam pelayanan publik, pemerintah mesti lebih memerhatikan yang dibutuhlan masyarakat. Sebab, pihaknya masih banyak menerima laporan maupun keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik.

"Kita masih banyak nerima keluhan terbanyak itu secara nasional masih  berkaitan dengan pelayanan publik di pemerintah daerah," katanya.

Untuk itu katanya, dengan adanya MoU dengan Pemprov, Pemkab Tanah Datar dan UNP ini dapat menjadi corong komunikasi dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan publik di Sumbar.

Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur, Nasrul Abit mengatakan, selama ini Pemprov sangat terbantu dengan adanya keberadaan Ombudsman dalam memberikan pengawasan pelayanan publik di Sumbar. 

"Oleh karenanya dengan adanya MoU ini semakin memperkuat lagi pengawasan pelayanan publik, kita bisa saling berkomunikasi dan berdiskusi lagi dalam peningkatan pelayanan publik ini," katanya.

Tambah Wagub, saat ini pelayanan publik di Sumbar cukup bagus. Baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota, maka kedepannya agar dapat lebih ditingkatkan lagi.

"Untuk itu instansi di daerah mesti memerhatikan pelayanan publik ini, brikab pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," pungkasnya. (*)