DPRD dan Pemprov Sumbar Sahkan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

"Kita segera mendorong Pemprov percepat lahirnya Pergub dari Perda ini sebagai petunjuk teknis dan pelaksana"
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)
Pada periode sebelumnya belum sempat disahkan karena masih menunggu hasil fasilitasi Kemendagri, dan hasilnya baru keluar setelah kita dilantik," jelasnya.

Ia memaparkan masalah kesejahteraan sosial yang masih dominan yakni masalah lansia, anak jalanan, fakir miskin, anak terlantar korban kekerasan, migran yang mengalami korban kekerasan, dll. "

Urgensinya nanti pemerintah berkewajiban memberikan anggaran dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial sehingga semakin kuat dan porsi penganggarannya juga semakin signifikan," tuturnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Alwis mengatakan Perda terkait penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini sangat baik dan sangat mendukung. "Sehingga kita berharap penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai bentuk tanggungjawabnya, hal ini akan dialokasikan anggaran," katanya. (*)